Kongo Tetapkan 3 Hari Masa Berkabung Atas Pembantaian Lebih dari 100 Warga

Kongo Tetapkan 3 Hari Masa Berkabung Atas Pembantaian Lebih dari 100 Warga

tribunwarta.com – Kongo menetapkan 3 hari berkabung nasional usai peristiwa dugaan pembantaian warga sipil di timur negara tersebut. Pemerintah setempat mengatakan lebih dari 100 orang tewas dalam kejadian itu.

Dilansir AFP, Minggu (4/12/2022), pada Kamis (1/12), pemerintah menuduh milisi M23 – yang terkunci dalam konflik selama berbulan-bulan membantai 50 orang di Kishishe, sebuah desa sekitar 70 kilometer (40 mil) utara kota Goma.

M23 membalas tuduhan itu dengan menyebut tuduhan tidak berdasar. Mereka menyangkal menargetkan warga sipil.

Pada pertemuan dewan menteri hari Jumat (2/12), Presiden Kongo Felix Tshisekedi mengutuk keras atas pembantaian tersebut.

“Mengutuk dengan sangat keras pembantaian lebih dari 100 rekan senegaranya di Kishishe,” kata juru bicara pemerintah Patrick Muyaya.

“Tshisekedi telah menginstruksikan pemerintah untuk mengumumkan tiga hari berkabung nasional,” tambahnya seraya memerintahkan bendera akan dikibarkan setengah tiang di seluruh negeri.

Muyaya mengatakan masa berkabung akan berakhir pada Senin mendatang dengan acara penggalangan dana yang disiarkan televisi untuk mendukung para korban. Menurutnya, sejak laporan pembantaian itu muncul, seruan untuk penyelidikan independen semakin meningkat.

“Presiden meminta menteri kehakiman untuk membuka penyelidikan internal tanpa penundaan dan pada saat yang sama bekerja untuk penyelidikan internasional guna mengungkap kejahatan perang ini,” ucap Muyaya.

Gerakan 23 Maret atau M23 adalah kelompok pemberontak Tutsi Kongo yang sebagian besar tidak aktif selama bertahun-tahun. M23 mengangkat senjata lagi pada November tahun lalu dan merebut kota Bunagana di perbatasan dengan Uganda pada Juni.

Setelah masa tenang yang singkat, M23 melancarkan serangan lagi pada bulan Oktober, memperluas wilayah kekuasaannya dan maju menuju Goma.

Kinshasa menuduh tetangganya yang lebih kecil, Rwanda, memberikan dukungan kepada M23, sesuatu yang juga ditunjukkan oleh para pakar PBB dan pejabat AS dalam beberapa bulan terakhir. Kigali membantah tuduhan itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!