Iran pada hari Selasa (11/10) mengintensifkan perlawanan terhadap aksi unjuk rasa menyusul kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun yang ditahan polisi moral Iran karena dituduh tidak mengenakan jilbab dengan benar, di mana di media sosial otoritas setempat tampak menerjunkan tank-tank baja ke wilayah Kurdish untuk mengakhiri demonstrasi.
Polisi antihuru-hara melepaskan tembakan ke sebuah lingkungan di Sanandai, ibu kota Provinsi Kurdistan, Iran, yang terletak 400 kilometer di barat Teheran. Kelompok Kurdi bernama Organisasi HAM Hengaw mengunggah sebuah video yang menunjukkan jalanan gelap dengan letusan senjata api dan api yang membara.
Unjuk rasa masih terus berlanjut di berbagai daerah di Iran, di mana video-video menunjukkan bahwa pada hari Senin (10/10) para perempuan dan anak-anak perempuan masih turun ke jalanan Teheran untuk berunjuk rasa tanpa mengenakan kerudung.
Aksi protes menentang kematian Mahsa Amini kini memasuki pekan keempat dan menjadi salah satu tantangan terbesar negara teokrasi Iran sejak demonstrasi Gerakan Hijau tahun 2009.
Beberapa pekerja tambang minyak pada hari Senin bergabung dengan aksi unjuk rasa di dua kompleks kilang minyak utama, menandai pertama kalinya industri yang penting bagi negara itu mengaitkan diri dengan unjuk rasa tersebut.
Mahsa Amini sendiri merupakan keturunan Kurdi dan demonstrasi pascakematiannya pun dimulai di wilayah Kurdi, Iran, pada 17 September di hari pemakamannya, sehari setelah kematiannya.
Amnesty International mengkritik pasukan keamanan Iran karena “menggunakan senjata api dan menembakkan gas air mata tanpa pandang bulu, termasuk ke rumah-rumah warga.” Kelompok pegiat HAM itu mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk menekan Iran agar mengakhiri penindakan terhadap para demonstran. Teheran masih mengacaukan jaringan internet dan telepon “untuk menyembunyikan kejahatan mereka,” kata Amnesty.
Iran belum mengakui tindakan kerasnya terhadap demonstrasi di Sanandaj, namun kementerian luar negeri Iran memanggil duta besar Inggris setelah Inggris menjatuhkan sanksi kepada kepolisian moral Iran dan pejabat keamanan yang terlibat dalam perlawanan terhadap pengunjuk rasa.
Kementerian Luar Negeri Iran menyebut sanksi itu “sewenang-wenang dan tidak berdasar” dan kemungkinan akan dibalas oleh Iran.
Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional AS, mengatakan, “Dunia menyaksikan apa yang terjadi di Iran. […] Para pengunjuk rasa ini adalah warga Iran, yang dipimpin perempuan dan anak-anak perempuan, yang menuntut martabat dan hak-hak dasar [mereka],” tulis Sullivan di Twitter.
“Kami mendukung mereka dan kami akan meminta pertanggungjawaban semua yang menggunakan kekerasan dalam upaya sia-sia untuk membungkam suara mereka.”
Kelompok Iran Human Rights yang bermarkas di Oslo memperkirakan setidaknya terdapat 185 orang yang tewas dalam aksi unjuk rasa, sementara ribuan lainnya ditangkap.
Angka itu mencakup sekitar 90 orang yang dibunuh pasukan keamanan di Kota Zahedan, Iran, di tengah demonstrasi menentang seorang polisi yang dituduh melakukan perkosaan dalam sebuah kasus terpisah.
Sementara itu, pemerintah Iran mengatakan lebih dari 20 anggota pasukan keamanannya tewas. [rd/jm]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
