Saat menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad I.M Shtayyeh di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10), Jokowi menegaskan rekonsiliasi diperlukan untuk mewujudkan persatuan, dan persatuan sangat dibutuhkan untuk meraih kemerdekaan.
“Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kesatuan Indonesia-lah yang membawa Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi perlu terus didorong. Dan Indonesia siap mefasiulitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina,” ungkap Jokowi.
Jokowi juga kembali menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestina dapat menjadi anggota penuh di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pertemuan itu, kedua negara juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi.
Perdagangan antara Indonesia dan Palestina terus meningkat. Volume perdagangan antara kedua negara selama periode Januari-Juli 2022 naik 21,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Indonesia, kata Jokowi, juga memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan bea masuk bagi produk perdagangan Palestina seperti untuk kurma dan zaitun.
“Dan akan diteruskan nanti untuk produk-produk yang lain dari Palestina. Ini merupakan bentuk lain dukungan Indonesia kepada Palestina. Dan Indonesia berharap kerja sama ekonomi dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas. Hal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya MoU perjanjian bantuan baru pemerintah Indonesia kepada Palestina. Majelis Ulama Indonesia (MUI), kata Jokowi, juga tengah memproses pembangunan Rumah Sakit Indonesia di salah satu kota di Palestina.
“Dan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.000 warga Palestina, dan hari ini, ditandatangani MoU pembangunan kapasitas untuk mendukung pendirian otoritas obat dan makanan independen di Palestina. Ke depan, pemberian bantuan pengembangan kapasitas akan terus kita lakukan antara lain untuk UMKM, e-commerce, dan penanganan bencana,” katanya.
Sementara itu, PM Shtayyeh mengapresiasi penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai bentuk dukungan nyata bagi Palestina dari Indonesia. Ia juga berharap Indonesia dapat mencapai kesuksesan dalam menyelenggarakan KTT G20 pada November mendatang.
“Kami mendoakan, semoga Indonesia sukses menyelenggarakan G20 tersebut dan kami berharap Indonesia bisa sampaikan pesan dukungan kepada Palestina di forum G20 tersebut,” ucap PM Shtayyeh.
PM Shtayyeh juga merasa senang atas sambutan hangat dan upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung bangsa Palestina menuju kemerdekaan dan perdamaian.
“Terima kasih atas sambutan Yang Mulia dan kami sekali lagi juga mengapresiasi dukungan perjuangan Yang Mulia dalam mendukung bangsa Palestina dan mendukung rekosiliansi Palestina untuk tercapainya kemerdekaan dan perdamaian di Palestina,” tandasnya.
Implementasi Rekonsiliasi Sangat Sulit
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah menyebut bahwa ide untuk memfasilitasi rekonsiliasi antar faksi di Palestina yang dilontarkan Jokowi cukup baik. Ide tersebut, katanya, cukup spesifik dibandingkan ide-ide yang pernah dikemukakan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya. Meski begitu, menurutnya, memfasilitasi rekonsiliasi bukanlah hal mudah.
“Karena,prinsipnya faksi-faksi yang bertikai tersebut itu secara ideologi mereka mandiri, tapi secara kenyataan mereka berserakan, ada yang lunak terhadap Israel, ada yang keras terhadap Israel, ada yang diam-diam mendapat dukungan diplomatik dari negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Iran, terus mereka juga seringkali tidak akur sesama mereka. Kita tahu Hamas dan Fatah itu sulit akur, jadi kita harus akui bahwa ini sangat sulit,” ungkapnya kepada VOA.
Reza menyarankan pemerintah Indonesia melakukan berbagai inovasi dan pendalaman atas struktur kekuatan dan pengaruh yang ada di Palestina. Selain itu, katanya, Indonesia sebaiknya memfasilitasi rekonsiliasi melalui kerangka kerja yang didukung oleh PBB.
“Jadi untuk itu, pertama-tama yang harus Indonesia kuasai adalah terkait berbagai resolusi yang ada tentang Palestina ini dari tahun 1948 sampai hari ini. Indonesia boleh punya ide, tapi pada saat yang sama juga harus mencari titik temu yang dapat dibenarkan secara hukum internasional,” tuturnya.
Selain itu, katanya, diperlukan suasana tenang dalam proses rekonsiliasi antar faksi tersebut. Ia menekankan, jangan sampai proses tersebut kelak diganggu oleh Israel.
“Kita harus punya inisiatif, harus punya keberanian diplomatik. Kalau kita mengirim delegasi ke sana, tentu Israel tidak mengizinkan, dan untuk itu kita harus membuka kontak dengan mereka. Dan kontak-kontak dengan Israel sekecil apapun itu akan menjadi bonus bagi Israel buat menekan Indonesia kelak kemudian hari untuk membuka hubungan diplomatik,” tambahnya.
Reza juga menekankan, Indonesia tidak bisa bergerak sendiri dalam proses rekonsiliasi ini. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama dengan berbagai negara besar.
“Kita nggak mungkin bergerak sendiri, harus juga bergerak dengan negara-negara di Uni Eropa. Terutama Inggris yang merupakan akar masalah dari ini semua. Karena kalau Indonesia saja yang bergerak, Indonesia akan gamang karena berhadapan dengan Israel yang merupakan penguasa de facto dari wilayah palestina,” pungkasnya. [gi/ab]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
