Informasi baru yang diungkap dari dokumen yang diajukan FBI ke pengadilan untuk membenarkan alasan lembaga itu memperoleh surat perintah penggeledahan ke kediaman pribadi mantan Presiden AS Donald Trump di Mar-a-Lago, Florida, menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman mengeluarkan surat panggilan terhadap Trump Organization untuk meminta mereka menyerahkan video kamera pengawas yang diletakkan di dekat ruang penyimpanan kediaman Trump, di mana puluhan kotak berisi dokumen-dokumen rahasia negara ditemukan.
Seorang hakim federal AS pada hari Selasa (13/9) membuka sebagian dokumen yang diserahkan FBI ke pengadilan dan sebelumnya ditutupi untuk memperoleh surat perintah penggeledahan sebagai bagian dari penyelidikan FBI terhadap cara Trump menangani dokumen rahasia negara setelah ia meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021.
Afidavit itu mengatakan bahwa Trump Organization menyerahkan sebuah hard disk atau cakram keras berisi rekaman kamera pengawas pada 6 Juli lalu untuk menanggapi sub-poena atau surat perintah yang diterimanya.
FBI lewat sebuah sub-poena memerintahkan perusahaan itu menyerahkan rekaman itu beberapa minggu setelah agennya melihat 50 kotak berisi dokumen negara di dalam ruang penyimpanan kediaman Trump, menurut afidavit itu.
Sub-poena atau surat perintah itu dikeluarkan beberapa minggu sebelum agen FBI mengeksekusi surat perintah penggeledahan ke kediaman Trump pada 8 Agustus lalu, di mana pihaknya menyita lebih dari 11.000 dokumen dan 1.800 barang lainnya, termasuk lebih dari 100 dokumen rahasia negara.
Afidavit FBI yang sebagian besar isinya sudah disunting untuk menutupi rincian yang tertulis untuk memperoleh surat perintah penggeledahan itu bulan lalu telah dirilis ke muka umum. Akan tetapi, Departemen Kehakiman AS mengatakan pihaknya memutuskan untuk mengungkap lebih banyak isi dokumen itu setelah tim pengacara Trump mengungkap keberadaan sub-poena atau surat perintah dari dewan juri bagi perusahaan Trump yang isinya menuntut penyerahan rekaman kamera pengawas.
FBI tengah menyelidiki beberapa kemungkinan kasus pidana terkait penyimpanan dokumen-dokumen kepresidenan oleh Trump, termasuk kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Spionase dan upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum.
Penyelidikan FBI tersebut mengalami kemunduran pekan lalu setelah seorang hakim federal memerintahkan penunjukan seorang petugas pengadilan khusus (special master) dan melarang agen FBI menggunakan dokumen-dokumen sitaan, termasuk dokumen rahasia negara, untuk sementara.
Departemen Kehakiman AS telah mengatakan pihaknya akan mengajukan banding terhadap keputusan Hakim Aileen Cannon, kecuali ia mengizinkan agen-agennya kembali mengakses dokumen-dokumen rahasia negara itu dan melarang petugas pengadilan khusus memeriksa dokumen-dokumen tersebut.
Departemen Kehakiman memberi Cannon waktu hingga Kamis (15/9) untuk mengeluarkan keputusan penundaan sementara keputusan ia sebelumnya.
Departemen Kehakiman dan tim pengacara Trump masing-masing telah mengajukan dua kandidat petugas pengadilan khusus.
Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan hari Senin (12/9), Departemen Kehakiman mengindikasikan bahwa pihaknya akan menerima satu dari dua kandidat yang diajukan tim pengacara Trump, yaitu Raymond Dearie, hakim federal yang kini berstatus “semi-pensiun.”
Dearie dan dua kandidat yang diajukan Departemen Kehakiman – pensiunan hakim federal Barbara Jones dan Thomas Griffith – memiliki “banyak pengalaman peradilan, di mana mereka telah memimpin kasus pidana dan perdata federal, termasuk kasus-kasus federal yang melibatkan masalah keamanan nasional dan hak istimewa,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.
Departemen Kehakiman menentang kandidat tim pengacara Trump yang lain, Paul Huck Jr., mantan wakil jaksa agung negara bagian Florida, dengan alasan bahwa ia “tampaknya tidak memiliki pengalaman serupa.” [rd/jm]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
