Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Rabu (5/10), akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas uji coba penembakan rudal balistik Korea Utara yang melintasi Jepang.
Pertemuan terbuka itu diminta Amerika. “Kita harus membatasi kemampuan DPRK untuk memajukan program rudal balistik dan senjata pemusnah massal yang melanggar hukum,” cuit Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar Amerika untuk PBB.
Kepada wartawan, Selasa (4/10), kepala sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan bahwa rudal Korea Utara itu diluncurkan pada pukul 7:22 pagi dan jatuh di Samudra Pasifik di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, 22 menit kemudian. Ini memaksa Tokyo mengevakuasi sebagian penduduk di prefektur Hokkaido dan Aomori pada Selasa pagi.
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) menyebut proyektil Korea Utara rudal balistik jarak menengah (IRBM), diluncurkan dari daerah Jagang di bagian utara Korea Utara. Rudal menjelajah sejauh 4.500 kilometer dengan ketinggian terbang 970 kilometer.
Pasukan militer Amerika dan Korea Selatan menembakkan rudal ke laut pada Rabu (5/10) pagi dan melakukan latihan pengeboman di Laut Kuning sebagai respons atas peluncuran rudal Korea Utara.
JCS mengatakan telah menembakkan empat Sistem Rudal Taktis militer dan satu rudal balistik Hyumoo-2. Hyumoo-2 jarak pendek kedua tidak berfungsi dan jatuh di pangkalan angkatan udara di pinggiran Gangneung. Tidak ada cedera yang dilaporkan, dan penyelidikan penyebab kerusakan telah dimulai.
Kecelakaan itu mengguncang penduduk di kota pesisir tersebut, yang khawatir itu mungkin serangan Korea Utara. Militer Korea Selatan mengakui kecelakaan itu beberapa jam kemudian.
Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengutuk peluncuran rudal itu dalam pembicaraan telepon Selasa, menurut pernyataan Gedung Putih.
“Kedua pemimpin bersama-sama mengutuk uji coba rudal Korea Utara dalam kata-kata yang paling keras, mengakui peluncuran itu sebagai bahaya bagi rakyat Jepang, mengganggu kestabilan kawasan, dan jelas-jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata pernyataan itu. Ditambahkan bahwa Biden menegaskan komitmen “kuat” pemerintah bagi pertahanan Jepang. [ka/ab]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
