Penyelidikan bipartisan Senat mendapati bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengurangi secara drastis jumlah kematian di sejumlah penjara di negara bagian dan yang terkait penangkapan, termasuk gagal menghitung – atau tidak melaporkan – sedikitnya 990 kematian yang terjadi pada tahun 2021.
Sub-Komite Tetap Senat untuk Investigasi, pada Selasa (20/9), mengeluarkan laporan setebal 25 halaman setelah melakukan penyelidikan bersama Government Accountability Office (Kantor Akuntabilitas Pemerintah) – yang merupakan badan pengawas investigasi Kongres. Penyelidikan itu dilakukan selama sepuluh bulan.
Laporan tersebut menyatakan “dari 990 kematian yang tidak dihitung itu, 341 kematian di penjara diungkapkan di situs publik negara bagian yang bersangkutan, sementara 649 kematian lainnya yang terkait dengan penangkapan diungkapkan dalam basis data atau arsip publik.”
Laporan itu juga mendapati bahwa 70 persen catatan yang dikumpulkan Departemen Kehakiman tentang kematian di penjara negara bagian pada tahun 2021 tidak memasukkan setidaknya satu bidang data yang diwajibkan dalam hukum. Misalnya, tambah laporan itu, 40 persen dari catatan itu tidak menjelaskan kondisi seputar kematian yang terjadi.
Undang-undang Mensyaratkan Laporan Lengkap Tentang Kematian Napi di Fasilitas yang Didanai Pemerintah
Melalui undang-undang federal yang disebut “Death in Custody Reporting Act,” Departemen Kehakiman diharuskan untuk mengumpulkan data tentang kematian narapidana di dalam semua fasilitas pemasyarakatan negara bagian dan lokal, yang menerima dana dari pemerintah federal.
Banyak fasilitas itu yang secara rutin menerima dana tahunan dari program Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG), yang sejak tahun 2005 telah memberikan bantuan berjumlah miliaran dolar kepada departemen kepolisian, penjara negara bagian dan penjara lokal.
Undang-undang tahun 2000 itu telah disahkan Kongres pada tahun 2013, dan versi terbarunya mengharuskan Departemen Kehakiman untuk menyerahkan laporan berkala kepada Kongres tentang bagaimana mencegah kematian di dalam penjara negara bagian dan lokal.
Penyelidikan Senat menyatakan Departemen Kehakiman tidak saja melaporkan jumlah kematian yang lebih kecil, tetapi juga belum menyerahkan laporan yang diamanatkan dan tidak akan melakukannya hingga tahun 2024. Hal tersebut berarti sudah delapan tahun melewati tenggat yang ditetapkan dalam pengumpulan laporan itu.
Laporan itu memuji laporan khusus Reuters tahun 2020 yang mengkaji kematian di dalam penjara di tingkat nasional, dan mengutip laporan itu sebagai layanan publik yang membantu mengisi kekosongan dengan kurangnya data pemerintah tentang kematian di dalam penjara negara bagian.
Departemen Kehakiman Akui Pentingnya Data yang Lengkap dan Akurat
Sebuah laporan Departemen Kehakiman yang dikeluarkan pada Jumat (16/9) lalu menjawab banyak keprihatinan tentang kematian di dalam penjara, dengan mengatakan pihaknya “mengakui pentingnya mengumpulkan data yang lengkap dan akurat untuk menginformasikan strategi guna mengurangi kematian dalam tahanan.”
Laporan tersebut menyebutkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari perubahan undang-undang pada tahun 2013 itu “menurunkan dan menghambat kemampuan pihak departemen dalam menghasilkan informasi yang lengkap dan akurat.” [em/rs]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
