Ribuan warga Rusia berusaha melarikan diri dari negara itu untuk menghindari mobilisasi parsial warga sipil ke dalam militer.
Mobilisasi parsial warga sipil itu diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidato pada Rabu (21/9) yang disiarkan seluruh stasiun televisi, setelah Angkatan bersenjata Rusia menderita kekalahan yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir invasi mereka ke Ukraina.
Sebagian pejabat Eropa mengatakan kebijakan itu menimbulkan ancaman keamanan di perbatasan mereka, dan mereka bermaksud mengalihkan tanggung jawab itu kepada Putin dengan menutup pintu perbatasan mereka.
Associated Press melaporkan Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevics pada Kamis (22/9) mengatakan banyak dari warga yang melarikan diri itu merasa “tidak masalah untuk membunuh orang Ukraina. Mereka tidak protes dengan perang di Ukraina. Jadi tidak benar jika menilai mereka sebagai penentang hati nurani.”
Kekacauan di Perbatasan
Di perbatasan darat di bagian timur, selatan dan barat Rusia, barisan mobil membentang beberapa kilometer jauhnya pada hari Jumat, ketika warga Rusia – yang kebanyakan laki-laki usia wajib militer – berupaya melarikan diri dari wajib militer. Rekaman video yang diperoleh Radio Free Europe menunjukkan antrean panjang mobil dan truk di Zemo Larsi, untuk menyebrang ke Georgia.
Warga Rusia, Ivan, yang tidak mau menyebut nama lengkapnya, mengatakan kepada Reuters, penyebrangan itu memakan waktu 12 jam. “Saya pikir penjaga perbatasan Rusia membiarkan orang lewat dengan sangat lambat. Misalnya kemarin sebelum tengah malam kita bisa melintasi perbatasan lebih cepat. Tetapi setelah tengah malam lajunya menjadi lebih lambat.”
Peningkatan lalu lintas dan antrean panjang juga dilaporkan terjadi di perbatasan Rusia dengan Kazakhstan dan Mongolia. Di ujung barat, penjaga perbatasan Finlandia melaporkan lalu lintas dari Rusia meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 48 jam terakhir ini.
Di antara mereka yang melarikan diri adalah Nikita, yang berusia 34 tahun. Ia tidak bersedia memberitahu nama lengkapnya. “Saya takut. Ini adalah kesalahan yang sangat besar bagi Rusia, bagi Eropa dan tentu saja bagi warga Ukraina,” ujarnya kepada Reuters.
Pencari Suaka
Jerman pada Jumat mengatakan akan menawarkan perlindungan kepada warga Rusia yang melarikan diri dari mobilisasi parsial warga sipil itu “berdasarkan kasus per kasus.” “Mereka yang desersi karena terancam tindakan represif yang serius, dapat memperoleh perlindungan internasional di Jerman. Siapa pun yang berani menentang rezim Putin dan sebagai akibatnya terjerumus dalam bahaya besar, maka ia dapat mengajukan suaka dengan alasan penganiayaan politik,” ujar Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser dalam wawancara yang diterbitkan surat kabar Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Beberapa negara Eropa lain, termasuk tetangga Rusia, seperti negara-negara Baltik dan Finlandia, membatasi masuknya warga negara Rusia.
Semua Pesawat di Rusia Fully Booked
Banyak negara Eropa dan Amerika Utara yang telah melarang pesawat Rusia dari wilayah udara mereka, dan sejak Rusia memberlakukan langkah-langkah resiprokal, meninggalkan Rusia menjadi semakin sulit. Penerbangan ke negara-negara yang tidak mensyaratkan visa – termasuk Turki, Serbia dan Dubai – dilaporkan telah habis terjual pada hari Kamis (22/9).
Warga Rusia, Alex, yang juga tidak bersedia menyebut nama lengkapnya, terbang ke Istanbul pada Kamis untuk melarikan diri dari kebijakan mobilisasi itu.
“Mobilisasi parsial adalah salah satu alasan mengapa saya kini berada di sini. Ini langkah yang sangat buruk dan tampaknya bakal memicu ke banyak masalah baru bagi banyak warga Rusia. Saya tidak percaya langkah berikutnya adalah mobilisasi, dan saya merasa tidak banyak warga Rusia yang ingin bertempur, ingin dimobilisasi dan ingin bergabung dengan militer,” ujarnya.
Rencana Putin
Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Putin pada hari Rabu mengumumkan mobilisasi parsial sekitar 300.000 tentara cadangan, dengan mengatakan hanya mereka yang memiliki pengalaman tempur sebelumnya yang akan dimobilisasi.
Analis Rusia di University Belfast di Queens, Alex Titov, mengatakan kebijakan itu merupakan momen penting dalam invasi ke Ukraina. “Rencana awal untuk melakukan operasi militer cepat dengan hanya melibatkan tentara professional telah gagal, dan kini mereka (Rusia.red) harus beralih ke sesuatu yang sangat tidak populer dan mereka coba hindari dan tunda, yaitu mobilisasi resmi warga sipil. Tidak ad acara untuk mengetahui berapa banyak sebenarnya yang akan dipanggil dan selama periode apa. Tidak ada akhir yang jelas dari hal ini,” ujarnya pada VOA.
Pemerintah Rusia membantah bahwa warga mereka melarikan diri dari mobilisasi. “Informasi tentang lonjakan arus keluar di bandara dan sebagainya sangat dilebih-lebihkan.. Ada banyak informasi palsu tentang hal ini,” ujar juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan pada Kamis.
Sikap Oposisi
Eksodus terus menerus orang Rusia yang lolos dari wajib militer dapat menimbulkan masalah bagi Putin, kata analis Titov. “Jika eksodus besar-besaran, mereka (Rusia.red) mungkin harus memberlakukan pembatasan resmi pada laki-laki yang bepergian ke luar negeri, terutama pada usia tertentu; atau mengharuskan mereka yang ingin pergi ke luar negeri untuk memiliki surat izin resmi,” tambahnya.
“Seberapa signifikan hal ini? Sulit untuk mengatakannya karena orang yang melarikan diri mungkin bukan tipe orang yang sebenarnya akan dipanggil untuk wajib militer, dalam arti pihak berwenang biasanya merekrut warga daerah lebih terpencil dan bukan di perkotaan,” ujar Titov.
Seorang mahasiswa Rusia, Dmitry, yang juga tidak bersedia memberikan nama lengkapnya, mengatakan ia mendapat surat mobilisasi pada Kamis dan dijemput dari kediamannya dengan minibus. Ayah Dmitry, yang juga tidak bersedia memberitahu nama lengkapnya, mengatakan putranya tidak ada hubungannya dengan militer. “Keputusan presiden mengatakan tidak akan merekrut mahasiswa. Tetapi ini terjadi, mereka merekrutnya tanpa memberi penjelasan apapun. Ini tidak benar!” ujarnya.
Demonstrasi menentang mobilisasi ini terjadi di berbagai kota di seluruh Rusia. Kelompok-kelompok HAM mengklaim sekitar 1.400 demonstran telah ditangkap sejak Rabu lalu.
Pemimpin oposisi yang dipenjara, Alexei Navalny, menyerukan demonstrasi massal menenang perang itu. [em/ah]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
