tribunwarta.com – Beijing mengancam akan membalas jika Brussels mewajibkan tes Covid-19 bagi penumpang asal China. Sebagian besar negara anggota UE mendukung kewajiban tes praterbang karena mengkhawatirkan masuknya varian baru.
Sejumlah negara Eropa sebelumnya telah mewajibkan tes Covid bagi penumpang asal China. Meski begitu, pemerintah di Beijing tetap mengecam rencana Uni Eropa untuk mengadopsi kebijakan tersebut secara umum.
Kementerian Luar Negeri China juga menolak tawaran donasi vaksin mRNA dari UE dengan dalih situasi yang “telah terkendali,” dan perlengkapan medis “dalam jumlah mencukupi,” kata juru bicara pemerintah, Mao Ning, Rabu (4/1/2023).
“Kami dengan tegas menentang upaya-upaya memanipulasi kebijakan Covid untuk kepentingan politik dan akan mengambil langkah balasan berdasarkan prinsip timbal balik,” tuturnya.
Kewajiban tes PCR praterbang buat pengunjung dari China diklaim telah menjadi konsensus umum di antara 27 negara anggota Uni Eropa. “Mayoritas besar negara anggota mendukung kewajiban tes praterbang di China,” kata juru bicara UE, Tim McPhie.
Respons dramatis di Eropa
Swedia yang saat ini memegang giliran jabatan presidensi UE sudah mewanti-wanti, bahwa “penumpang dari China harus bersiap menghadapi perubahan kebijakan secara mendadak,” tulis Kemenlu di Stockholm.
Angka penularan di China melonjak sejak pemerintah secara mendadak mengakhiri kebijakan “nol-Covid,” Desember silam. Saat ini setidaknya dua pertiga penduduk Kota Shanghai yang berjumlah 26 juta orang sudah tertular virus.
Buntutnya, beberapa negara Eropa nekat melangkahi Brussels dan mewajibkan tes praterbang secara sepihak. Padahal UE sebelumnya sepakat untuk menyusun kebijakan bersama-sama.
Italia, Perancis dan Spanyol menjadi negara pertama yang menuntut hasil tes negatif dan bukti vaksinasi bagi pengunjung dari China.
Pemerintah di Paris bahkan mengimbau warganya menunda perjalanan ke China dan memberlakukan kewajiban masker di semua penerbangan dari China ke Perancis. Kebijakan serupa juga diputuskan di Amerika Serikat dan sejumlah negara Asia lain.
“Sebagai pemerintah, sudah menjadi peran kami untuk melindungi warga Perancis,” kata Perdana Menteri Elisabeth Borne, Selasa (3/12), kepada sebuah stasiun radio Perancis.
“Tanpa basis ilmiah”
Pemerintah China menilai sikap negara-negara UE berlebihan. “Kami meyakini pembatasan masuk yang diadopsi sejumlah negara terhadap China tidak punya dasar ilmiah,” kata juru bicara Kemenlu, Mao Ning.
Klaim China itu diperkuat data dari Pusat Pengendalian Wabah dan Penyakit Eropa yang mengusir kekhawatiran tentang ancaman kesehatan dari China.
“Varian-varian yang bersirkulasi di China juga sudah menyebar di Eropa. Sebab itu kami tidak melihat adanya ancaman terhadap warga UE,” tulis lembaga itu dalam sebuah riset.
Ilmuwan lain juga meragukan keampuhan pembatasan masuk dari China. “Pengawasan memang bukan ide buruk, tentunya menarik dari sudut pandang ilmiah,” kata ahli epidemiologi Jerman, Klaus Stöhr.
Menurutnya untuk mencegah masuknya varian baru, “secara praktis kita harus melihat bagaimana varian ini menyebar di populasi,” kata bekas direktur program influenza di WHO itu.
Stöhr menilai saat ini yang perlu diketahui adalah perubahan pada karakter virus, kelompok usia atau seberapa tinggi tingkat imunisasi terhadap varian baru tersebut.
“Untuk menganalisanya diperlukan waktu, sementara varian barunya sudah lolos masuk. Bahkan kewajiban tes tidak akan bisa mencegah hal ini,” pungkasnya.
Artikel ini pernah dimuat di DW Indonesia dengan judul .
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
