Sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan peringatan nuklir baru secara terang-terangan ke Ukraina dan Barat pada hari Selasa (27/9), ketika Rusia mulai merilis hasil referendum yang disebutnya sebagai pendahuluan upaya pencaplokan empat wilayah Ukraina.
Akan tetapi, penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Pdolyak, mengatakan kepada Reuters bahwa Kyiv tidak akan terpengaruh oleh ancaman nuklir maupun pemungutan suara untuk pencaplokan, dan akan melanjutkan rencana untuk merebut kembali semua wilayah yang diduduki pasukan Rusia.
“Di sana, Rusia menggelar suatu referendum, di mana 20.000 orang – di bawah tekanan – di wilayah dengan 1,6 juta penduduk mengambil keputusan untuk menjadi apa yang disebut sebagai bagian dari Rusia. Dan kami harus menerima hal ini atau bahwa senjata nuklir akan digunakan? Sehingga kami akan menyerahkan wilayah Zaporizhzhia bersama dengan kota Zaporizhzhia? Ini tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Kami akan meneruskan perjuangan kami. Tentu ada risiko,” kata Pdolyak.
Rusia pada hari Selasa (27/9) mengklaim bahwa hasil penghitungan suara awal dalam apa yang disebut negara-negara Barat sebagai referendum palsu menunjukkan bahwa warga Ukraina di empat wilayah yang diduduki Rusia sangat mendukung gagasan bergabung dengan Rusia.
Kantor berita pemerintah Rusia RIA Novositi mengatakan bahwa dari seperlima suara yang sudah dihitung dari pemungutan suara yang dilakukan selama lima hari di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson, lebih dari 97% suara di keempat wilayah itu mendukung pencaplokan wilayah. Jika ditotal, keempat wilayah itu mewakili 15 persen wilayah Ukraina.
Referendum itu telah banyak dikecam oleh Ukraina, AS dan negara-negara Barat lain sebagai tindakan ilegal. Tidak peduli apa pun hasil yang diumumkan oleh Moskow, hasil referendum itu diperkirakan tidak akan diterima oleh masyarakat dunia.
Akan tetapi, pemungutan suara dan hasil yang sudah banyak diperkirakan akan mendukung pencaplokan itu akan memberi Presiden Rusia Vladimir Putin dalih untuk secara sepihak mengubah perbatasan Rusia-Ukraina dan mencaplok keempat wilayah tersebut. Nantinya, serangan yang dilakukan pasukan Ukraina ke wilayah-wilayah tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap wilayah Rusia.
Pekan lalu ia mengatakan dirinya tak akan segan mengerahkan senjata nuklir untuk mempertahankan “integritas wilayah” Rusia, sebuah ancaman yang dikecam secara luas oleh Ukraina, AS dan negara-negara Barat yang telah mengirimkan miliaran dolar ke pemerintah Ukraina untuk menangkis invasi Rusia selama tujuh bulan terakhir.
Ukraina juga telah berulang kali memperingatkan bahwa pencaplokan wilayah lain oleh Rusia akan menghancurkan kesempatan perundingan damai.
Beberapa warga Ukraina melaporkan bahwa mereka dipaksa di bawah todongan senjata para petempur Rusia untuk pergi ke lokasi pemungutan suara. Pemungutan suara itu berakhir hari Selasa (27/9) dengan Amerika yang lebih dulu mengatakan pihaknya tidak akan mengakui hasil referendum palsu itu.
“Kami mendukung mitra kami di seluruh dunia untuk menolak hasil [referendum] palsu yang diumumkan Rusia,” kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre hari Senin (26/9).
“Mengenai tindakan yang kami ambil, kami siap menjatuhkan sanksi ekonomi tambahan yang cepat dan berat kepada Rusia bersama sekutu dan mitra kami, sebagai tanggapan terhadap aksi-aksi yang kami lihat saat ini, apabila mereka meneruskan pencaplokan,” kata Jean-Pierre. “Kami sudah sangat jelas mengenai hal itu.”
Pemungutan suara yang dilakukan Rusia disebut “palsu” dan merupakan “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” kata Kepala NATO Jens Stoltenberg hari Selasa.
Stoltenberg mencuit di Twitter bahwa ia telah berbicara kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy “dan menjelaskan bahwa dukungan sekutu NATO teguh demi kedaulatan Ukraina dan haknya untuk membela diri.”
Sementara PBB menegaskan kembali komitmennya terhadap “integritas teritorial” Ukraina hari Selasa.
“PBB tetap berkomitmen penuh terhadap kedaulatan, persatuan, kemerdekaan dan integritas wilayah Ukraina, di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Amerika Serikat sendiri menyambut baik warga Rusia yang mencari suaka dari perang “tidak populer” Putin, kata Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre hari Selasa. [rd/jm]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
