Uni Eropa Anggap Situasi Myanmar Krisis Paling Mendesak di Dunia

Jakarta: Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia Eamon Gilmore mengunjungi Indonesia. Dalam lawatannya ini, ia juga melakukan kunjungan ke Sekretariat ASEAN.
 
Situasi di Myanmar menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan Gilmore. Ia menyambut baik rencana pertemuan khusus jajaran Menteri Luar Negeri ASEAN yang akan berlangsung Kamis besok, 27 Oktober 2022.
 
“Uni Eropa menganggap situasi di Myanmar sebagai krisis paling mendesak di dunia,” katanya kepada awak media di Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2022.

Ia mengatakan, Uni Eropa sudah mengangkat masalah ini di beberapa forum multilateral, terutama di Dewan Hak Asasi Manusia di PBB. Menurutnya, bukan kali ini saja blok Benua Biru itu terlibat serius atas masalah yang terjadi di Myanmar.
 
Gilmore mengatakan, sebelumnya mereka pernah mengangkat kasus HAM di Myanmar saat awal krisis yang melibatkan etnis Rohingya. “Salah satu tempat pertama yang saya kunjungi ketika ditunjuk memegang posisi ini pada 2019 adalah ke Cox’s Bazar,” katanya.
 
Cox’s Bazar merupakan wilayah di Bangladesh yang menjadi tempat penampungan para etnis Rohingya, yang kabur dari kekerasan junta militer Myanmar dari wilayah Rakhine.
 
Saat ini, kata Gilmore, Myanmar menghadapi penindasan oleh junta militer. Menurutnya, aksi kekerasan di negara tersebut kian memburuk dan situasi kemanusiaannya juga anjlok drastis.
 
“Kami menangani semua itu, dan siap mendukung yang bisa kami lakukan untuk membantu mewujudkan pemulihan demokrasi. Di Myanmar, kami ingin melihat pembebasan tahanan politik dan penanganan masalah negara tersebut,” ungkapnya.
 
Uni Eropa akan terus bekerja sama dengan ASEAN dalam menghadapi masalah Myanmar. Gilmore berencana meminta Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN untuk terlibat lebih aktif atas nama Uni Eropa dalam menyikapi situasi di Myanmar.
 
“Kami ingin melihat kemajuan, dan bekerja sama dengan ASEAN serta PBB. Kami akan bekerja dengan negara lain juga untuk menghasilkan resolusi yang memuaskan, dan mengakhiri kekerasan militer, memulihkan demokrasi serta membiarkan masyarakat Myanmar menentukan nasib mereka secara demokratis,” pungkas Gilmore.
 
Baca:  ASEAN Prihatin atas Eskalasi Aksi Kekerasan di Myanmar

 

(WIL)