SURYA.CO.ID, JEMBER – Konflik antara warga di lintas Jember-Banyuwangi yang berujung pembakaran rumah, akhirnya memaksa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa turun tangan. Gubernur Khofifah pun memimpin rapat koordinasi penyelesaian konflik antar warga di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo, Jember, Senin (8/8/2022).
Rakor yang digelar di Pendapa Bupati Jember Wahyawibawagraha itu diikuti oleh Forkopimda Jember dan Banyuwangi.
Rakor itu melibatkan dua kabupaten, sebab konflik yang terjadi di Dusun Baban Timur Desa Mulyorejo melibatkan warga dari dua daerah yakni Desa Mulyorejo Kecamatan Silo, dan Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi.
Bupati Jember, Hendy Siswanto menyampaikan sejumlah perkara yang didapat dari kerusuhan yang terjadi di wilayahnya. Hal serupa dibeberkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Mujiono mewakili Bupati Ipuk Fiestiandani.
Lebih lanjut Kapolres Jember, AKBP Hery Purnomo menuturkan, warga Kalibaru dan Mulyorejo memanfaatkan lahan Perhutani. Masalah timbul ketika sejumlah warga mengetahui kopi hasil panenan mereka hilang. Petani kopi asal Kalibaru juga mengeluhkan adanya dugaan premanisme yang terindikasi dilakukan oleh warga Desa Mulyorejo.
Premanisme itu dalam bentuk meminta bagian hasil panen dengan cara memaksa (upeti), bahkan mencurinya. Permintaan ‘upeti’ itu untuk jasa jasa keamanan.
Sementara Dandim 0824/Jember, Letkol Inf Batara C Pangaribuan menuturkan, perlu ada upaya duduk bersama antara warga Kalibaru dan Mulyorejo agar tak terjadi perselisihan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, pergerakan sejumlah oknum atau preman yang meresahkan juga perlu dipersempit agar tak lagi meresahkan masyarakat.
Sedangkan Kepala Perhutani Jember, Imam Suyuti menerangkan, pihaknya masih mengumpulkan data perihal lahan kebun kopi yang menjadi kawasan konflik warga tersebut.
“Jika merunut ke belakang, kawasan itu masuk Petak 18 hutan. Namun di tahun 2012, keluar SPPT. Karenanya, dalam waktu dekat ini, kami akan gelar data perihal lahan itu apakah masuk kawasan hutan atau perkebunan,” ujar Imam.
Setelah mendengarkan paparan dari sejumlah pihak itu, Gubernur Khofifah menegaskan, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah validasi data perihal lahan tersebut. Khofifah meminta pihak Perhutani cepat melakukan gelar data.
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
