Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai, Fahri Hamzah terlalu sibuk dengan urusan partai politik (parpol) lain. Menurutnya, penetapan calon presiden (capres) merupakan urusan internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Hal ini disampaikan Arsul merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu yang menyebut pembentukan KIB hanya bohong-bohongan, lantaran penentuan capres menunggu detik-detik menjelang pendaftaran.
“Itu Fahri terlalu kepo. Kan begini, strategi politik masing-masing parpol juga berbeda, dan kami juga tidak ingin ikut cara berpikir Bang Fahri dan kami hormati seperti Gerindra dan PKB. Dan kami memang dari awal kesepakatan untuk pelan-pelan,” ujar Arsul kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/7).
Arsul mengaku KIB tak perlu buru-buru menetapkan capres dan cawapres, sebab tidak semudah yang disimpulkan Fahri Hamzah. Menurut Arsul, sosok capres harus sesuai dengan visi-misi partai.
“Soal pengumuman koalisi paling cepat karena kami ini tidak menganut aliran pragmatisme yang dibayangkan Fahri Hamzah. Karena jalan pikiran Fahri Hamzah, tawar-menawar sudah selesai, segera umumkan capres. Seperti uang, kekuasaan dan kami bukan seperti itu. Karena capres akan disodori visi misi partai seperti apa dan kandidat capres apakah cocok. Seperti menyikapi ibu kota negara ke depan. Seperti policy pemerintah di bidang energi,” tegas anggota Komisi III DPR ini.
Sebelumnya, Arsul menyebut KIB makin intens bertemu untuk membahas calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Menurut Arsul, tiga parpol dalam KIB (Golkar, PAN dan PPP) bertekat bahwa siapapun yang diusung harus meneruskan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
“Karena saat ini MPR sedang menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), kalau PPHN nya belum sampai maka kesinambungan harus tercipta. Meskipun PPHN belum ada. Itu akhirnya jadi semangat yang sama. Sehingga walaupun berbeda koalisi, sebut saja dengan Gerindra dan PKB, tetapi kami punya semangat yang sama dalam kesinambungan,” ujar Arsul kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/7).
Oleh karena itu, menurut Arsul, KIB mendorong adanya tiga pasangan calon di Pilpres 2024. “Karena kami tidak bicara untuk kepentingan elektoral dan melihat semua yang dikerjakan pemerintah saat ini dalam kacamatan negatif. Kami menghindari hal seperti itu,” jelasnya.
Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.
