SURYA.CO.ID, SITUBONDO – Kondisi pendidikan di Kabupaten Situbondo memang mencengangkan, karena ternyata selama ini ada ratusan sekolah dasar (SD) yang tidak memiliki kepala sekolah (kasek) definitif. Krisis kasek itu sudah terjadi cukup lama, karena ternyata ada 140 SD di bawah Dinas Pendidikan (Dispendik) Situbondo masih dipimpin pelaksana tugas (plt) kasek.
Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh SURYA, jumlah SD yang dipimpin plt kasek itu tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo. Situasi ini dinilai miris, karena ditenggarai mengganggu keberlangsungan kebijakan dunia pendidikan di sekolah tingkat dasar.
Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi mengatakan, sampai saat ini banyak SD yang jabatan kaseknya di-Plt-kan oleh Dispendik. “Jumlah cukup banyak, ada 140 SD yang kaseknya berstatus plt, ini menunjukkan adanya krisis kasek di Situbondo,” ujar Edy Wahyudi kepada SURYA, Senin (26/9/2022).
Politisi PKB ini meminta pemda melalui Dispendik agar segera mengisi jabatan kasek definitif pada SD-SD yang masih dijabat plt. Itu agar keberlangsungan dunia pendidikan di Situbondo lebih terarah. “Kami minta jangan dibiarkan dan Dispendik segera bergerak mengatasi krisis kasek ini,” kata legislator kelahiran Desa Bantal, Kecamatan Asembagus ini.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Dispendik, Siti Aisyah melalui Kepala Bidang Pembina PTK, Andi Yulian Haryanto tidak mengekal bahwa banyak SD yang jabatan kaseknya masih plt. Menurut Andi, untuk memenuhi kebutuhan itu, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melatih 34 calon yang sudah memiliki sertifikat kasek.
“Tahun ini Dispendik akan bekerja sama dengan penyelenggara Diklat dengan mengikutsertakan sebanyak 60 orang calon kasek,” ujar Andi saat dihubungi.
Hanya, Andi menjelaskan bahwa ada kebijakan baru dari pemerintah bahwa pada 2022 ini, 60 calon kasek tidak dapat mengikuti diklat. Karena yang bisa menjadi calon kasek lewat diklat itu harus dari guru penggerak.
Karena itu, saat tingginya kebutuhan kasek SD di Situbondo, pihaknya pesimistis kebutuhan calon itu terpenuhi dari guru penggerak. “Makanya pagu 60 calon kasek di luar guru penggerak yang direncanakan mengikuti diklat tahun ini, akan didiklat secara mandiri,” kata Andi.
Selain itu Dispendik masih ada mendiklat 16 guru penggerak secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan kasek SD tahun ini. “Kalau itu lulus semua, hanya ada 16 calon kasek dari guru penggerak. Kalau kita diberi ruang mengadakan diklat maka kebutuhan kasek bisa teratasi. Jadi kami sempat melobi kementrian untuk mendapat pagu tambahan 60 orang. Kalau hanya 16 orang calon per tahun, tentu sulit memenuhi kebutuhan kasek,” pungkasnya. *****
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
