PUPR takkan bangun infrastruktur baru pada 2023

PUPR takkan bangun infrastruktur baru pada 2023

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan takkan ada pembangunan infrastruktur baru yang dilakukannya pada tahun depan. Pangkalnya, anggaran akan diarahkan untuk membiayai penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang ada melalui pendekatan operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR).

“Kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024. Tidak ada pembangunan baru¬† kecuali atas perintah Presiden,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, melansir situs web Kementerian PUPR, Kamis (18/8).

Di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023, pemerintah hendak mengucurkan anggaran Rp125,2 triliun kepada Kementerian PUPR. Sebesar Rp41,9 triliun di antaranya akan dimanfaatkan untuk bidang sumber daya air. Kegiatan-kegiatan yang bakal dilakukan seperti penyelesaian 24 bendungan, misalnya Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten, serta Cipanas dan Leuwikeris di Jabar.

Berikutnya, melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 ha. Contohnya, di Lematang, Sumsel; Baliase, Sulsel; Bintang Bano, NTB; dan Rentang, Jabar.

Sementara itu, bidang jalan dan jembatan akan memakan anggaran sebesar Rp49,3 triliun. Kegiatan yang akan dikerjakan di antaranya  peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan. Sepanjang 297 km jalan tol baru di 12 ruas, salah satunya Tol Kayuagung-Palembang-Betung sepanjang 69,2 km, ditargetkan beroperasi pada 2023.

“Tahun 2022, ruas tol baru yang dioperasikan 375 km, lalu tahun 2023 sepanjang 297 km. Sehingga, diharapkan hingga 2024 ada tambahan 1.500 km jalan tol baru yang dioperasikan. Seluruhnya dengan layanan gate to gate,” tutur Basuki.

Adapun alokasi anggaran bidang permukiman dicanangkan senilai Rp25 triliun. Dana ini bakal dipakai guna penataan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 198 ha, misalnya Waterftont City Pangururan dan Tele di Toba, Kampung Seni Borobudur, kawasan Dieng, KSPN Wakatobi, dan Kawasan Kaimana.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR pun akan menyelesaikan pembangunan 4 pos lintas batas negara (PLBN), yaitu PLBN Jagoi Babang, Kalbar, serta PLBN Long Midang, Labang, dan Long Nawang, Kaltara.


Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *