Merdeka.com – Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengimbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati lagi dalam memberikan sumbangan. Hal ini dikatakan terkait dengan polemik lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
“Kepada masyarakat dalam hal ini para penyumbang, lebih berhati-hati, karena sangat mungkin sumbangan yang disampaikan dapat disalahgunakan oleh oknum untuk tujuan yang tidak baik,” kata Ivan dalam keterangannya, Kamis (7/7).
Ia menjelaskan, beberapa modus lain yang pernah ditemukan oleh PPATK di antaranya yakni penghimpunan sumbangan melalui kotak amal yang terletak di kasir toko perbelanjaan, yang identitasnya kurang jelas dan belum dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
“Menyumbang dan berbagi memang dianjurkan oleh seluruh ajaran agama, akan tetapi para donatur hendaknya waspada dalam memilih kemana atau melalui lembaga apa sumbangan itu akan disalurkan,” jelasnya.
“Beberapa hal yang harus diperhatikan masyarakat jika ingin melakukan donasi, baik online maupun secara langsung adalah mengenal lembaga atau komunitas yang melakukan penggalangan dana dan donasi. Masyarakat dapat melihat kredibilitas lembaga atau komunitas melalui database Kementerian Sosial, apakah telah terdaftar atau tidak, serta siapa saja nama pengelolanya,” sambungnya.
Lalu yang kedua, masyarakat dimintanya untuk dapat melihat ketersediaan kanal-kanal informasi dan publikasi dari penggalangan dana dan donasi tersebut seperti website, media sosial, dan kanal publikasi lainnya yang resmi serta terverifikasi.
“Yang ketiga, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban secara komprehensif oleh penggalang dana dan donasi melalui kanal resmi, seperti melalui website ataupun dalam bentuk lainnya yang dapat diakses secara luas oleh publik. Biasanya beberapa laporan yang baik telah mendapat audit dari akuntan publik,” ujarnya.
Kemudian yang keempat, mencoba melakukan kroscek pada salah satu program yang tengah digalangkan dana dan donasinya, yang mungkin ada di sekitar kita seperti melakukan kunjungan pada program tersebut, atau mendapatkan informasi melalui sumber informasi sekunder yang valid.
“Melalui upaya ini masyarakat dapat melakukan pengecekan kebenaran program tersebut, serta dapat menanyakan lebih lanjut perihal program yang tengah digalangkan apakah telah berjalan sesuai atau ditemukan ketidaksesuaian,” tutupnya.
[ded]
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
