tribunwarta.com – Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK) masal yang belakangan ini terjadi. Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti tiga dampak yang berpotensi terjadi akibat PHK, seperti tingkat pengangguran hingga kemiskinan.
“Fokus Ombudsman adalah dampak dari PHK masal yang belakangan terjadi, ini erat kaitannya dengan problem pengangguran, kemiskinan, dan perlindungan bagi mereka yang terkena PHK,” kata Robert secara virtual, Kamis (1/12/2022).
Robert mengungkapkan, PHK yang terjadi di sektor startup, tak hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi juga startup-startup besar dunia, seperti META Facebook misalnya. Hal ini terjadi karena para investor mulai menarik investasinya di perusahaan startup, sehingga perusahaan starup kekurangan modal dalam menjalankan bisnisnya.
“PHK yang terjadi berbasis teknologi digital umumnya terkait dengan dinamika di dunia digital baik menyangkut perkembangan baru, ataupun kapasitas investor yang mulai berkurang atau tidak lagi bersemangan untuk menginvestasikan dana mereka di startup,” kata Robert.
Robert bilang, pihaknya berupaya untuk memastikan dampak PHK tersebut, seperti jaminan yang diberikan pasca PHK. Dia juga mengimbau agar pihak yang berwenang seperti Kementerian Ketenagakerjaan bisa memastikan perluasan kesempatan kerja bagi korban PHK tersebut.
“Kemenaker punya kewenangan, dan pemerintah harus memastikan perluasan kesemaptan kerja tercipta, bukan malah pengurangan. Kemudian, jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan di pemerintah daerah dan provinsi yang juga harus tepat,” lanjut dia.
Dia bilang, badai PHK sudah mulai terjadi sejak awal tahun ini. Sehingga wacana kedepan yang bisa difokuskan oleh pemerintah adalah, pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, lantaran problem PHK masal ini bisa berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran.
“Narasinya saat ini, Indonesia butuh kerja, dan problem pengangguaran bisa tertuntaskan kalau kita bisa siapkan lapangan kerja,” tegas dia.
