“Kalau untuk saya, saya sudah tidak mau panen lagi. Biarkan saja tandan yang sudah matang itu busuk di batang, daripada saya harus rugi,” ujar Jon yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Bengkulu itu.
Bagaimana tidak, bagi petani swadaya atau petani kecil lainnya, biaya operasional perawatan kebun atau lahan kelapa sawit yang kian mahal seiring dengan peningkatan harga pupuk urea dan pestisida membuat mereka buntung. Pantauan Alinea.id, pupuk bermerek KCL Mahkota 50 kg yang biasanya digunakan para petani, kini sudah menyentuh harga Rp900.000 atau lebih, sementara harga pupuk lainnya, yakni Mutiara kini dihargai sebesar Rp870.000, naik dari harga sebelumnya yang ada di kisaran Rp450.000. Sedangkan pupuk urea yang digunakan untuk memupuk batang dan daun dijual dengan kisaran harga Rp270.000 per karung, kini menjadi Rp450.000 dan NPK Granular dari Rp3.000 menjadi Rp650.000 per karung.
Pun dengan pestisida untuk membasmi gulma dan tanaman liar di sekitar pohon sawit, yang kini ada di kisaran harga Rp300.000, dari yang sebelumnya hanya Rp60.000 sampai Rp70.000. Kemudian ada pula biaya tenaga kerja untuk membantu petani dalam membersihkan lahan dan juga memanen sawit, serta biaya transportasi untuk mengangkut TBS ke PKS atau pengepul.
“Dengan harga di PKS paling di kisaran Rp1.000, enggak sampai Rp1.600, yang mana ini adalah ketetapan dari pemerintah, yang ada kami bukannya untung malah tombok,” ujar Jon.
Apalagi, di tingkat petani harga bisa jadi jauh lebih rendah ketimbang harga beli PKS. Sebab, bagi petani kecil yang hasil panennya kurang dari atau sama dengan setengah ton, tidak bisa menjual tandan buah segar langsung ke PKS. Sehingga, mau tak mau mereka harus menjualnya kepada angkong atau para pengepul dengan harga jauh lebih rendah dari harga pabrik.
“Pada akhirnya, kami para petani cuma bisa dapat hasil sekitar Rp300 atau Rp400 per kilogram,” imbuh dia.
Kata Jon, tidak heran jika kemudian banyak petani swadaya yang memilih berhenti memanen sawit dan membiarkan tandan-tandan sawit yang sudah matang membusuk di pohon. Namun, bagi sebagian petani yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil panen kelapa sawit terpaksa menunda pemupukan dan tidak lagi menyemprotkan pestisida, demi menghemat biaya operasional kebun.
Sayangnya, hal ini kemudian membuat hasil panen dari tanaman sawit tidak lagi berlimpah. “Karena bagaimanapun, untuk mendapatkan panen banyak dan berkualitas, tanaman sawit memang butuh perawatan ekstra,” ucapnya.
Selain itu, Jon memprediksi, beberapa perkebunan sawit yang sudah memasuki masa on trek, masa di mana perkebunan dan lahan tidak menghasilkan banyak hasil panen seperti biasa juga menjadi salah satu penyebab sepinya PKS. Hasil brondolan dan buah menurun drastis bahkan tidak menghasilkan buah sama sekali.
Pendapatan nihil
Selain Bengkulu, petani sawit di Bukit Jaya Kanagarian, Kota Beringin, Kecamatan Tiumang, Dharmasraya, Sumatera Barat juga menjerit. Salah seorang petani sawit bernama Edi Setiawan mengeluhkan anjloknya harga beli TBS di tingkat PKS yang pada akhirnya berdampak pula pada harga jual buah sawit segar di tingkat petani.
Pada Rabu (29/6), harga TBS di tingkat petani rata-rata sebesar Rp1.100. Angka ini memang mengalami kenaikan dari sebelumnya yang hanya di kisaran Rp780 per kg. Meski demikian, setelah dikurangi biaya transportasi pengangkutan TBS dan juga tenaga pembantu panen, petani hanya mendapatkan sisa penjualan sawit sebesar Rp200 sampai Rp300 per kg. Dengan sisa tersebut, para petani pun tidak bisa lagi memberikan pupuk tanaman sawit mereka.
“Pada akhirnya, jalan terakhir yang diambil adalah enggak panen. Banyak petani yang sudah 40 hari, satu bulan enggak panen, enggak merawat kebunnya lagi,” beber Edi, saat dihubungi Alinea.id, Selasa (28/6).
Dengan demikian, jelas pendapatan petani menjadi nihil. Padahal, banyak dari mereka yang masih dibebani dengan tanggungan kredit, entah kepada bank, pinjaman online (pinjol), hingga rentenir. Belum lagi, ada dari para petani juga masih memiliki anak yang akan masuk ke sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi.
“Mereka ini kemudian mengeluh ke kami di KUD (Koperasi Unit Desa) dan meminta bantuan untuk membayarkan dulu utangnya atau meminjam untuk biaya anak masuk sekolah. Di sini kami juga bingung, uangnya dari mana?” keluhnya.
Dampak jatuhnya harga TBS tidak hanya dirasakan oleh petani swadaya saja, melainkan juga petani plasma alias inti. Namun, pukulan tersebut tidak seberat yang dirasakan oleh para petani rakyat karena meskipun mengalami penurunan, harga jual TBS oleh petani plasma di tingkat PKS masih sebesar Rp1.600 per kg. Sama dengan harga imbauan pemerintah yang telah disepakati oleh pengusaha.
“Selain itu, TBS kami juga sudah pasti ada yang menampung karena kami sudah bermitra dengan PKS,” kata Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Setiyono, kepada Alinea.id, Rabu (29/6).
Kondisi ini pun membuat para petani plasma tidak perlu lagi khawatir akan risiko buah busuk atau terbuang sia-sia, lantaran mereka telah bermitra dengan PKS atau perusahaan sawit yang memproduksi CPO. Jika kebetulan PKS yang biasa mereka datangi sudah tidak lagi menerima tandan sawit atau tangki CPO di perusahaan langganan mereka telah penuh, perusahaan atau PKS tersebut akan mencarikan PKS maupun kilang lain untuk menampung TBS para petani.
Sebab, mencarikan yang mau menampung TBS petani sudah merupakan tanggung jawab perusahaan sawit sebagai mitra. “Karena anjloknya harga ini, kami memang menangis, tapi petani swadaya menangis lebih keras,” imbuhnya.
Putar otak keluarkan pasokan CPO
Kebijakan DMO dan DPO yang dikeluarkan pemerintah bertujuan agar pasokan CPO yang ada dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dulu. Di mana target dari DMO ialah sekitar 300.000 ton CPO per bulan atau dua kali kebutuhan domestik dan DPO untuk bulan Juni dipatok sebesar Rp10.600 per kg atau Rp9.500 per liter. Tidak hanya itu, target DMO ini adalah 1:5 dari tangki CPO. Artinya, dengan target tersebut, perusahaan diharapkan dapat mengekspor CPO sekitar 1,5 juta ton per bulan.
Dengan produksi CPO sekitar 4 juta ton dan volume ekspor normal di kisaran 3 juta ton, pasokan minyak sawit di dalam tangki melimpah dan tersisa banyak. “Secara akumulatif dalam dua hingga tiga bulan, tangki timbun penuh,” jelas Pengamat Ekonomi Pertanian Tugkot Sipayung, saat dihubungi Alinea.id, Senin (27/6).
Untuk mengosongkan tangki timbun, pemerintah dan pengusaha memutar otak. Kemudian, muncul lah kebijakan untuk mengeluarkan pasokan CPO dengan cepat alias flush out (FO). Ada dua cara untuk melakukan FO, dengan tetap mengikuti DMO dan segala aturannya atau dengan tambahan bayar pajak ekspor sebesar US$200 per ton. Jumlah tersebut belum termasuk pajak ekspor dan pungutan ekspor (levy) yang harus dibayarkan, yakni sekitar US$575 per ton CPO keluar.
Kenyataannya, kedua pilihan tersebut justru membuat ekspor semakin melambat bahkan dapat terhenti.
“Makanya stok naik terus. Minggu ini sudah 6,3 juta ton, sudah maksimal. Tangki enggak bisa menampung lagi, jadinya PKS terhenti dan TBS petani tidak terserap,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merosotnya harga TBS di kalangan petani ialah karena harga minyak nabati dunia, utamanya CPO juga tengah mengalami penurunan. Mengutip Tradingeconomics, pada perdagangan Rabu (29/6), minyak sawit mentah dipatok dengan harga 4.903 Ringgit Malaysia (MYR) per metrik ton (MT), turun 1,72% dari hari sebelumnya yang sebesar MYR4.989 per MT. Sedangkan dalam sebulan terakhir, harga CPO anjlok hingga 21,33%.
Di Indonesia, harga rata-rata CPO kini hanya sebesar Rp8.000 per kg. Angka ini jelas jauh lebih rendah ketimbang saat sebelum pemerintah menutup ekspor CPO, yang dapat mencapai Rp16.000 – Rp17.000 per kg.
Dengan kondisi ini, perusahaan riset asal Amerika Serikat Fitch Ratings memprediksikan harga CPO akan dibanderol di bawah US$1.000 per ton pada paruh kedua tahun ini, setelah sempat mencapai harga dengan rata-rata US$1.500 per ton di paruh pertama. Penurunan harga ini diprediksikan karena potensi produksi CPO Indonesia yang akan lebih tinggi. Berdasarkan riset Fitch, produksi CPO Indonesia telah melesat 9% pada kuartal I-2022.
Hal ini pun diamini oleh Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono. Menurutnya, sejak ditutupnya keran ekspor CPO pada 28 April hingga 22 Mei lalu, tangki yang dimiliki pabrik-pabrik sawit kini masih dalam keadaan penuh. Hingga akhir April, stok CPO telah mencapai 6,103 juta ton dengan konsumsi domestik hanya sebesar 1,752 juta ton.
“Meskipun penuh, kami tidak bisa keluarkan (stok CPO) dengan cepat. Ekspor belum lancar karena eksportir masih kesulitan mencari kapal, sewaktu pelarangan ekspor banyak kapal beralih untuk mengangkut crude oil dari Rusia,” jelasnya, kepada Alinea.id, Senin (27/6).
Berdasarkan data Gapki, pada April 2022 ekspor CPO hanya sebesar 2,089 juta ton, turun dibanding April 2021 yang mencapai 2,636 juta ton. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai total ekspor minyak sawit mentah ini hanya US$284,6 juta, turun 87,72% atau setara US$2,03 miliar dibandingkan periode April kemarin.
Karenanya, kunci agar harga TBS kembali seperti sedia kala, ekspor harus berjalan normal terlebih dulu. “Mulai Juni ini kami sudah bisa ekspor lagi, jadi kemungkinan (ekspor) akan berjalan normal lagi di Juli,” lanjut Eddy.
Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.
