Menurut Edy, inflasi dapat dikendalikan karena pemerintah meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik bersubsidi.
Karena itu, konsumsi masyarakat masih tumbuh cukup baik yakni sebesar 5,51 persen di kuartal II-2022. Kondisi ini, juga didukung oleh tingginya pertumbuhan ekspor akibat kenaikan harga komoditas serta momentum konsumsi tinggi saat Puasa dan Lebaran di kuartal II-2022.
“Elemen-elemen itu yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sangat baik,” kata Edy dalam keterangan resminya, Sabtu, 6 Agustus 2022.
Edy menegaskan, dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen pada kuartal II-2022, ancaman resesi sangat mungkin dihindari Indonesia. Meski demikian, ia mewanti-wanti kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, penyebab yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melambat berasal dari aspek fiskal dan moneter.
Dari sisi moneter, jelas dia, meskipun sampai saat ini Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga acuan namun Bank Sentral telah meningkatkan giro wajib minimum (GWM). “Implikasinya kredit dari perbankan tidak sebesar sebelumnya,” kata Edy.
Sementara itu, dari sisi fiskal, kebijakan pemerintah menaikkan anggaran subsidi berpotensi menurunkan kesempatan Indonesia menggunakan windfall profit (keuntungan tak terduga) akibat kenaikan harga komoditas untuk belanja produktif.
“Apalagi mulai 2023, kita harus kembali ke defisit anggaran maksimal tiga persen. Artinya, anggaran untuk belanja semakin ketat,” katanya.
Edy juga mengungkapkan pemerintah terus mewaspadai potensi kenaikan inflasi terutama jika harga minyak dunia tidak bisa kembali turun dan masih di atas USD100 per barel. Sebab, dari sisi fiskal, pemberian subsidi energi semakin terbatas sehingga tidak tertutup kemungkinan, akan dilakukan penyesuaian harga.
Tantangan lainnya, sebut Edy, yakni peningkatan suku bunga yang sudah dilakukan oleh beberapa negara lain. Ia menilai, jika Indonesia tidak melakukan hal yang sama, maka risikonya akan terjadi arus modal keluar yang bisa melemahkan nilai tukar rupiah.
“Sebaliknya, jika BI juga terpaksa menaikkan suku bunga acuan, maka penyaluran kredit akan terganggu dan pada gilirannya pertumbuhan sektor riil juga akan melambat. Sekali lagi, pemerintah, BI, dan lembaga terkait lainnya tentu akan bekerja secara bersama-sama agar berbagai tantangan itu bisa kita hadapi dan lalui dengan baik,” ujarnya.
(HUS)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
