tribunwarta.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan, hasil audit rutin yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, serta institusi lain belum banyak mengungkap perilaku korupsi yang terjadi. Sehingga, dari hasll audit tersebut, KPK tidak bisa melakukan penindakan lebih jauh.
“Kegiatan pengawasan di inspektur setiap kementerian/lembaga juga tidak banyak mengungkap perkara-perkara korupsi. Atau, ada penyimpangan tetapi penyimpangan-penyimpangan itu lebih banyak dikategorikan sebagai pelanggaran administratif,” ujar Marwata saat menyampaikan sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Ia menjelaskan, orang-orang yang tertangkap tangan melakukan korupsi sebenarnya sedang dalam posisi tidak beruntung atau apes. Karena, risiko seorang koruptor diketahui kejahatannya sangat rendah. Hal ini pula yang menyebabkan penyelenggaran atau pejabat negara merasa nyaman melakukan tindakan korupsi.
“Jadi, bukan kejadian yang luar biasa, ‘Apes saja saya Pak Alex. Lho kenapa? Sebetulnya yang lain kelakuannya sama, hanya mereka lebih rapi dalam melakukan tindakan dan menyembunyikan kekayaannya’,” ucap dia mengulang percakapan dengan koruptor yang pernah dia temui.
Menurut Marwata, hal-hal seperti itulah yang kemudian membuat pemberantasan korupsi di Indonesia belum menghasilkan dampak yang signifikan. Setidaknya, terutama kalau indikator keberhasilan pemberantasan korupsi itu dilihat dari berbagai indeks persepsi korupsi maupun penilaian integritas yang digunakan oleh KPK.
Ia mengungkapkan, indeks persepsi Indonesia terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dalam lima tahun terakhir hanya berkutat di angka 37 hingga 38. “Pernah di angka 40, namun turun lagi ke angka 38. Kalau itu kita jadikan tolok ukur keberhasilan pemberantasan korupsi, artinya apa? Ya, kita memang belum menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan,” papar dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, banyak negara di dunia gagal menjadi negara maju akibat kasus korupsi yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa negara tersebut tidak mampu mengelola ancaman korupsi di ketika ingin melangkah ke depan.
“Salah satu elemen paling penting dari middle income trap adalah negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut. Sehingga setiap kali maju, efek erosi dan korosif dari korupsi itu menggerogoti setiap upaya kemajuannya. Sehingga, negara-negara ini terus di dalam perangkap negara yang hanya setengah maju atau sedikit di atas negara miskin,” ucap dia.
Menurut Menkeu, tata kelola dan kesepakatan institusional dalam pemberantasan korupsi menentukan kemajuan suatu negara. Jika suatu negara gagal membangun institusi yang basisnya tata kelola yang baik, checks and balances, serta menekan terjadinya penyelewengan korupsi, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Bahkan mayoritas industri yang sudah memiliki sistem yang akuntabel dan di dalamnya terdapat checks and balances juga ada yang belum berjalan secara efektif. “Karena bisa saja sebuah institusi membentuk checks and balances, tapi tidak berjalan baik, secara sengaja maupun tidak,” pungkas dia.
