Eksodus Rohingya diakibatkan operasi militer Myanmar di tahun 2017. Sebagian besar dari Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine, Myanmar, menyeberang ke Bangladesh.
Lima tahun usai eksodus, para pengungsi Rohingya menolak pulang ke Myanmar. Mereka menginginkan adanya jaminan keselamatan dan pemberian hak-hak dasar dari Myanmar, termasuk status kewarganegaraan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: PBB Sebut Respons Internasional terhadap Krisis Myanmar ‘Tidak Efektif’
Seperti Myanmar, Bangladesh juga mendapat kritik atas cacatan buruk HAM di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Dalam kunjungan kali ini, dikutip dari Gulf Today, Bachelet dijadwalkan bertemu PM Hasina dan sejumlah aktivis HAM Bangladesh.
Sembilan grup, termasuk Human Rights Watch (HRW), mendorong Bachelet untuk “secara terbuka menyerukan penghentian dugaan pelanggaran HAM di Bangladesh, termasuk pembunuhan di luar jalur hukum, penyiksaan dan penghilangan paksa.”
Desember lalu, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada sebuah unit kepolisian elite dan pejabat tinggi keamanan Bangladesh atas pelanggaran HAM.
Di bawah PM Hasina, pasukan keamanan Bangladesh telah membunuh ribuan orang dalam penembakan yang direkayasa. Sementara ratusan orang lainnya, sebagian besar berasal dari kubu oposisi Bangladesh, telah menghilang, menurut keterangan sejumlah aktivis.
Pemerintahan PM Hasina membantah tuduhan tersebut. Menjelang kunjungan Bachelet beberapa hari lalu, Bangladesh mengaku akan menyoroti “upaya tulus dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi semua masyarakat.”
“Bangladesh berharap mekanisme Komisaris Tinggi HAM PBB dapat menyaksikan sendiri bagaimana negara ini melakukan keajaiban dalam upaya pembangunan, termasuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalamnya,” ucap keterangan pemerintahan PM Hasina.
Bachelet, 70, yang merupakan mantan presiden Chile, dijadwalkan menanggalkan posisinya sebagai Komisaris Tinggi HAM PBB pada akhir Agustus ini.
(WIL)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
