SURYA.CO.ID, BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi kebut sertifikasi nelayan beserta kapalnya. Saat ini, sertifikasi nelayan telah mencapai 85 persen dari sekitar 3000 nelayan dengan kapal di bawah 6 gt.
“Sertifikasi ini penting bagi nelayan untuk keamanan saat melaut. Selain itu, juga penting karena berkaitan dengan BBM bersubsidi dari pemerintah. Nelayan yang memiliki sertifikat yang berhak mendapat subsidi,” kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi, Banyuwangi, Letkol Marinir Benyamin Ginting, Selasa (30/8/2022).
“Saat ini, telah 85 persen dari sekitar 3000 nelayan. Sisanya itu pun karena nelayan tidak bisa menghadirkan fisik kapalnya. Kami akan terus kebut hingga semua nelayan dengan kapal kecil bisa tersertifikasi,” tambah Ginting.
Ginting menjelaskan, bagi nelayan membutuhkan dua sertifikasi. Pertama sertifikasi kapal yang digunakan, dan sertifikasi nelayan itu sendiri.
“Ibaratnya mobil, sertifikasi kapal itu BPKB dan sertifikasi nelayan itu SIM. Jadi kalau sudah punya itu semua, melaut aman dan berhak atas BBM bersubsidi,” kata Ginting.
Ginting mengakui memang sulit agar nelayan bisa mengurus sertifikasi. Karena pagi hingga siang hari mereka biasanya melaut. Pihak KSOP Tanjung Wangi mendatangi pos-pos nelayan di Banyuwangi seperti di Pantai Grajagan, Muncar, Pancer dan lainnya.
“Karena itu kami jemput bola ke pemukiman nelayan dengan mengambil waktu saat nelayan tidak melaut. Seperti saat ombak tinggi. Kami juga meminta Pokmaswas supaya mendata anggotanya yang belum tersetifikasi,” kata Ginting.
Selain itu, menurut Ginting, pihaknya juga bekerja sama dengan BPSDM Semarang, untuk melakukan Diklat pada nelayan, seperti yang dilakukan pada 22 hingga 27 Agustus lalu.
Diklat Pemberdayaan Masyarkat Basic Safety Training Kapal Layar Motor, tersebut diikuti oleh 110 nelayan yang belum memiliki sertifikasi.
Dengan Diklat tersebut, nelayan bisa mendapat Surat Kecakapan Kepalautan (SKK) 60 Mil dan Buku Pelaut Merah.
Sementara Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani mengapresiasi langkah-langkah KSOP Tanjung Wangi dalam mempercepat sertifikasi nelayan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah KSOP dengan mendatangi pos-pos nelayan untuk percepatan sertifikasi. Sinergi seperti inilah yang membuat Banyuwangi bisa seperti ini,” kata Bupati Ipuk.
Bupati Ipuk menjelaskan, Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim dan stakeholder terkait termasuk KSOP, telah mendirikan Gerai Pelayanan Publik Terpadu khusus untuk nelayan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo serta di Pantai Muncar.
Gerai tersebut untuk mendekatkan dan memudahkan para nelayan mengurus dokumen-dokumen kelengkapan kapalnya.
“Dengan gerai pelayanan ini, semakin memudahkan nelayan dalam mengurus dokumen-dokumen. Bekerja menjadi lebih nyaman, karena semua dokumen lengkap. Ini merupakan kolaborasi Pemkab Banyuwangi, Pemprov Jatim dan pemerintah pusat, kita kebut kerja-kerja untuk melayani nelayan,” ujar Bupati Ipuk.
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
