tribunwarta.com – Sering terkena masalah pengangguran di Indonesia yang kian meningkat, kini apakah benar angka pengangguran turun?
Agar lebih jelas, mari simak ulasannya berikut ini. selamat membaca!
Rubrik Finansialku
Angka Pengangguran Turun di Indonesia
Hingga akhir 2019, Jokowi menargetkan tingkat pengangguran turun ke level 4-5%. Faktanya, target ini tercapai.
Melansir data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran per Februari 2019 tercatat di level 5,01% atau jika dibulatkan menjadi 5%.
Turunnya tingkat pengangguran sering kali dibanggakan, baik oleh Jokowi maupun oleh para pembantunya di Kabinet Kerja.
Berdasarkan realisasi RPJM 2014-2019, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,34% pada tahun 2018 dari 5,94% pada tahun 2014. Namun, ternyata di balik angka tersebut ada hal yang harus diperhatikan.
Mantan Menteri Keuangan RI, Chatib Basri, mengatakan:
“Perlu dicermati lebih jauh. Tingkat pengangguran turun tapi kok angka pengangguran dengan jenjang SMA ke atas atau hingga S1 itu naik. Jadi siapa yang bekerja? Nah tingkatan SD sampai SMP.”
Menurutnya, pemerintah tidak banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan klasifikasi dan kualitas lulusan dengan pendidikan tinggi.
Klasifikasi pekerjaan yang ada, sambung Chatib dari tingkat SD hingga SMP ini biasanya lebih kepada non-educated.
“Misalnya pekerjaan informal. Driver Ojol. Nah tamatan SD sampai SMP ini biasanya pekerjaan apa saja diambil. Bagaimana tamatan Universitas? Mana mau jadi tukang sapu kan?…Jika tak mau terjebak di middle income trap maka pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang well educated. Harus di-create job baru di sektor formal.”
Beberapa Fakta Pekerja di Indonesia
Data BPS mencatat, dari 100% lapangan kerja di Indonesia per Februari 2019, sebanyak 57,27% disumbang oleh sektor informal.
Dalam beberapa waktu terakhir, kontribusi sektor informal terhadap total pasar tenaga kerja Indonesia terus mendekati level 60%.
Yang membedakan lapangan kerja formal dan informal adalah terkait dengan pembayaran pajak ke pemerintah.
[Baca Juga: Pelantikan Presiden Dilaksanakan Pada 20 Oktober 2019]
Tenaga kerja formal merupakan tenaga kerja yang membayarkan pajak kepada pemerintah. Biasanya, tenaga kerja formal merupakan seorang profesional seperti guru, dosen, dokter, wartawan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sementara itu, tenaga kerja informal merupakan tenaga kerja yang tidak membayarkan pajak kepada pemerintah, walaupun sejatinya penghasilannya masuk ke dalam kategori yang dikenakan pajak penghasilan (PPh).
Tenaga kerja informal biasanya diasosiasikan dengan tenaga kerja yang banyak mengandalkan kekuatan fisik (blue collar) seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), kuli bangunan, dan tukang ojek.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, dari total penerimaan negara yang senilai Rp1.944 triliun, sebanyak Rp731,8 triliun atau setara dengan 37,6% disumbang oleh PPh.
Pada tahun 2018, total penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp1.519 triliun atau 93,86% dari target.
Jokowi boleh berbangga bahwa target tingkat pengangguran di RPJMN 2015-2019 tercapai.
Masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia tak lepas dari fakta bahwa struktur perekonomian Indonesia makin tak proporsional dari tahun ke tahun.
Perlu diketahui bahwa perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor tradable dan sektor non-tradable.
Sektor tradable berisikan industri-industri yang output-nya diperdagangkan secara internasional serta melibatkan proses produksi yang konvensional.
Sementara itu, sektor non-tradable pada umumnya terdiri dari sektor-sektor jasa seperti jasa telekomunikasi, transportasi, dan keuangan.
Sektor ini memerlukan lebih sedikit tenaga kerja, namun dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Apa pendapat Anda setelah membaca artikel di atas? Silakan berikan tanggapan Anda di kolom komentar di bawah ini.
Ayo bagikan artikel ini kepada teman dan kerabat Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Sumber Referensi:
Sumber Gambar:
