Sebab, dari pandemi banyak negara mendapatkan pelajaran mengenai perlunya kerja sama dan kolaborasi, utamanya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Anda harus mengakui dengan kerendahan hati, Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara Adidaya di dunia,” ujarnya pada sesi keynote dialogue dalam T20 Summit: Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing, dilansir Media Indonesia, Selasa, 11 Oktober 2022.
“Saya yakin pengakuan semacam ini membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota, kita perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” tambahnya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Di samping itu, lanjut Sri Mulyani, di dalam Presidensi G20 Indonesia juga telah disepakati mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan semua negara untuk berkontribusi, dan juga menggunakan semua lembaga termasuk Multilateral Development Bank (MDB) untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana.
Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework (CAF).
Adapun, tinjauan CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.
Sri Mulyani melanjutkan, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional seperti pada energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, dan juga proyek pembangunan perkotaan.
“Kementerian Keuangan telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan, diskusi telah dilakukan sejauh ini dengan berbagai calon investor, MDB, serta pemodal dengan harapan Indonesia dapat menampilkan satu bukti nyata dari komitmen terkait iklim pada KTT mendatang.
Presiden Direktur PT PII, M. Wahid Sutopo menyampaikan perkembangan dan milestone Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi investasi swasta pada infrastruktur nasional.
“Penjaminan melalui PT PII telah diimplementasikan dalam beberapa proyek PPP yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan proyek dalam konteks pendanaan dan hasil. PT PII juga turut melaksanakan Project Monitoring secara aktif yang dapat membantu menjaga keberlanjutan proyek dengan hasilnya yang sesuai harapan masyarakat,” terangnya.
Sutopo juga menambahkan, PT PII berkomitmen mendukung proyek PPP dengan konsep digitalisasi, efisiensi, dan energi terbarukan, yang terlihat dari dukungan terhadap proyek Palapa Ring & Satelit Multifungsi untuk meningkatkan akses broadband dan menutup kesenjangan digital hingga pulau-pulau terluar, terdepan, dan tertinggal seperti pulau Natuna dan Morotai.
Selain itu, PT PII juga memberikan penjaminan pada proyek PPP skala kecil yaitu proyek Alat Penerangan Jalan di kota Madiun untuk mewujudkan penerangan jalan hemat energi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(ANN)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
