“Materi-materi tersebut nantinya akan diberikan kepada para kandidat, baik dari kalangan buruh maupun kalangan umum yang akan maju dalam kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024, sebagai bahan untuk membuat kebijakan di masa yang akan mendatang,” jelas Ulfa dalam keterangannya, Senin, 17 Oktober 2022.
Ulfa menerangkan serikat buruh harus memperluas perspektif tataran politik yang didasarkan nilai kebangsaan. Sebab, kesejahteraan buruh tidak akan tercapai hanya dengan kenaikan upah, tapi harus diiringi dengan penguatan industri nasional, kemandirian ekonomi, hingga penguatan sumber daya manusia (SDM) buruh.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Kami berharap gerakan buruh tidak berhenti pada gerakan di jalanan saja. Namun dilengkapi dengan gerakan pemikiran yang menelurkan konsep-konsep yang lebih matang,” kata Ulfa.
Menurut Ulfa, perspektif kebangsaan harus diusung oleh gerakan buruh. Sehingga tidak terjebak pada masalah normatif yang tidak mendapatkan solusi yang tepat.
“Gerakan buruh harus menjadikan isu kebangsaan menjadi salah satu landasan perjuangan,” ungkap dia.
Dalam diskusi itu, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto sepakat kaum buruh harus konsisten berjuang tidak cuma di jalanan tapi juga di dalam sistem atau melalui parlemen.
“Karena bertahun-tahun turun ke jalan hasilnya hanya parsial alias kecil, ” kata Dedi.
Hal senada juga disampaikan Ketum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Lukman Hakim. Menurut dia, gerakan buruh harus mengambil peran yang lebih luas dan dalam pada tataran pembuatan kebijakan.
Selanjutnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (KSPSI) Jumhur Hidayat menyatakan ekonomi yang harus dibangun di Indonesia adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Kemudian, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Sunarti, menekankan persatuan yang harus terus digalang.
Buruh Siap Jawab Tantangan Revolusi Industri dan Mengimplementasikan Pancasila
(LDS)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
