tribunwarta.com – Sejumlah pasal kontroversial RUU KUHP 2019 dan UU KPK tidak terlepas dari denda-denda yang ditetapkan. Berapakah jumlah denda yang ditetapkan dalam setiap pasal RUU KUHP?
Mari simak penjelasannya di artikel di bawah ini. Selamat membaca.
Rubrik Finansialku
Isi Pasal Kontroversial RUU KUHP 2019 Hingga Denda RUU KUHP 2019
Demo yang dilakukan oleh mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia dalam rangka menolak rancangan undang-undang, yang menjadi sorotan utama dari demo ini ialah RUU KUHP 2019 dan UU KPK.
Revisi UU KPK telah disahkan DPR, sedangkan RUU KUHP yang awalnya akan disahkan pada Selasa, namun DPR memutuskan untuk menunda pengesahannya.
Pemerintah dan DPR telah merampungkan pembahasan RUU KUHP, 15 September lalu. Pembahasan akhir dikebut pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta.
Aliansi Nasional Reformasi KUHP (koalisi 40 LSM) menilai pembahasan itu ‘diam-diam’ dan menghasilkan draf yang memuat sejumlah masalah.
Dalam pasal ini pun terdapat jumlah denda yang tidak sedikit yang tentunya menjadi bahan berbincangan masyarakat.
[Baca Juga: Dampak Aksi Demo RUU KUHP Terhadap Saham, Investor Asing Kabur?]
Denda dalam hukum pidana sendiri merupakan hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.
Denda biasanya dibayarkan di pengadilan, namun polisi di negara-negara tertentu bisa menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas.
Tindak pidana denda sebenarnya sudah diatur dalam hukum pidana positif namun konsep denda yang ada di dalam hukum pidana bukankah seperti konsep ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban, tetapi dibayarkan kepada negara.
Hal yang sama bisa juga diterapkan kepada tindak pidana korupsi, misalnya dengan konsep memiskinkan dengan cara mengenakan ganti rugi dua atau tiga kali lipat dari uang yang dikorupsi.
Inilah isi beserta denda dari pasal RUU KUHP yang dinilai bermasalah yang menjadi pemicu aksi demo mahasiswa di berbagai kota.
Berikut rincian pasal dari RUU KUHP:
#1 Pasal RUU KUHP 278 – Pembiaran Unggas dan Hewan Ternak
Bahkan di pasal 279 ayat 2 menyatakan, hewan ternak (ayam, bebek, dan lain-lain) yang dilibatkan dalam pelanggaran ini dapat dirampas negara.
Pidana ini dinilai lebih tepat menjadi pelanggaran administratif yang diatur Perda, jika memang dibutuhkan.
#2 Pasal RUU KUHP 432 – Gelandangan
Pasal ini sudah berlaku di berbagai daerah, salah satunya Jakarta. Di Ibu Kota gelandangan maksimal didenda Rp20.000.000 dan di Pekanbaru maksimal didenda Rp50.000.000.
Pasal ini pun menimbulkan kontroversi di kalangan wanita, pasalnya Wanita Pekerja pulang malam hari dan terlunta-lunta hingga dianggap gelandangan akan dikenai denda juga senilai Rp1.000.000.
#3 Pasal RUU KUHP 219 – Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden
Ketentuan dari pasal ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan demokrasi.
Pasal ini juga menuai kritik dari masyarakat karena berpotensi sebagai pasal karet. Masyarakat jadi tidak bisa memiliki kebebasan berpendapat dan bersuara.
#4 Pasal RUU KUHP 417 ayat 1 – Perzinaan
Pasal ini dinilai terlalu masuk ranah privat dan dianggap tidak berpihak pada perempuan.
#5 Pasal RUU KUHP 419 ayat 1 – Kohabitasi
Pasal ini oleh beberapa kalangan dinilai bisa menyasar perempuan yang terpaksa menginap dengan lawan jenis, terancam dilaporkan ke kepala desa dan di penjara 6 bulan.
#6 Pasal RUU KUHP 470 ayat 1 – Aborsi/Pengguguran Kandungan
Pasal ini dinilai berpotensi mengkriminalisasi korban perkosaan yang hamil dan memutuskan untuk menggugurkan kandungannya.
#7 Pasal RUU KUHP 471 ayat 1 – Aborsi/Pengguguran Kandungan
Pasal ini dianggap meresahkan yakni mengenai pengguguran kandungan (aborsi) yang dinilai sangat kontroversial.
Pasal itu dinilai diskriminatif terhadap korban perkosaan dan perempuan lainnya, serta bertentangan dengan UU Kesehatan yang sudah terlebih dahulu ada.
#8 Pasal RUU KUHP 604 – Korupsi
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II (Rp10 juta) dan paling banyak Kategori VI.”
Pasal ini menuai banyak kritikan karena dianggap ancaman hukumannya lebih rendah dari UU Tipikor yang hukumannya 3-15 tahun bagi penyuap hakim
#9 Pasal RUU KUHP 607 ayat 2
#10 Pasal RUU KUHP 414 – Alat Kontrasepsi
Pasal 414 menghambat penyebaran info soal alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Pasal ini pun bertentangan dengan program KB pemerintah.
#11 Pasal RUU KUHP 421 – Pencabulan
di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.
secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
Itulah sederet pasal yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP masih multitafsir.
Tidak sedikit juga pasal-pasal bermasalah yang berpotensi menjadi persoalan apabila diterapkan di masyarakat.
Apa pendapat Anda terkait RUU KUHP 2019 ini? Apakah denda yang ditetapkan dan sanksinya relevan dengan isi dari pasalnya?
Berikan tanggapan Anda di kolom komentar di bawah ini. Ayo bagikan artikel ini kepada teman dan kerabat Anda. Semoga bermanfaat.
Sumber Referensi:
Sumber Gambar:
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Finansialku.com. Mohon menghubungi kami jika Anda mendapatkan kasus tersebut.
Bagaimana CARA AMPUH Membeli Rumah Pertama?
Download ebook-nya, GRATIS!!!
