tribunwarta.com – JAKARTA, Investor.id – Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa bukan impor beras yang menjadi permasalahan, tetapi kecukupan dan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
Hal ini ia sampaikan pada saat rapat Komisi IV DPR RI Raker dan RDP dengan Menteri Pertanian, Rabu (7/12/22). “Komitmen kita bukan untuk impor atau tidak impor, tetapi untuk kecukupan dan kebutuhan masyarakat Indonesia,” ujar Budi Waseso.
Sebagai dirut Bulog, Budi menyatakan, dirinya hanya mengikuti perintah. Keputusan rapat koordinasi Terbatas (rakortas) meminta Bulog untuk memiliki minimal satu juta ton beras pada akhir 2022. Sedangkan berdasarkan data Bulog per 5 Desember 2022, Bulog hanya dapat menyerap sebanyak 166 ribu ton beras.
Sementara itu, BPS memprediksi bahwa beras akan kembali dikeluarkan sebanyak 200 ribu ton, sehingga diprediksi sisa beras yang dimiliki ditambah dengan penyerapan dari komersil hanya sebesar 300 ribu ton. Angka tersebut jauh dari target Bulog sebanyak 1 juta ton beras atau sesuai dengan angka Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“500 ribu dari dalam negeri dan dicadangkan untuk impor sebanyak 500 ribu ton lagi,” kata Budi menyampaikan keputusan rakortas.
Bulog menilai pemenuhan stok beras dengan mengandalkan penggiling lokal juga rawan. Hal ini bisa memperparah pasar, apabila beras yang dikeluarkan tidak dijual untuk kepentingan komersil, melainkan untuk kepentingan CBP.
Dalam rapat ini, Budi mengatakan, Menteri Pertanian selalu berusaha untuk memenuhi produksi dalam negeri. Yang menjadi permasalahan, apabila beras masih kurang, maka tidak dapat dipaksakan. Ia juga mengatakan cuaca memiliki pengaruh untuk keberhasilan panen.
“Termasuk dengan anomali cuaca dan kondisi karena kemarin di Lampung Selatan juga kebanjiran sehingga gagal panen,” kata Budi.
Budi juga menyebut wilayah lain seperti Jawa Timur dan Sulawesi juga mengalami gagal panen. Hal ini menyebabkan produksi dalam negeri mengalami penurunan.
