SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Bantuan sosial (Bansos) sekitar Rp 4,6 miliar mulai dikucurkan untuk driver ojek online (Ojol), nelayan, sopir angkot, pengemudi angkutan pedesaan dan pelaku UMKM di Sidoarjo.
Secara simbolik, bantuan untuk dampak inflasi imbas kenaikan harga BBM itu mulai diserahkan oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) kepada perwakilan penerima, Senin (10/10/2022).
Terhitung ada 2.244 orang driver ojol yang menerima bansos tersebut. Mereka memperoleh bantuan sebesar Rp 450.000 lewat topup e-wallet. Ini untuk tiga bulan, Oktober-Desember, karena per bulannya setiap driver berhak mendapat Rp 150.000.
Pengemudi angkutan pedesaan maupun pengemudi becak motor (betor) juga sama besaran bantuan yang diterima. Terdapat 61 orang pengemudi angkutan pedesaan dan 862 pengemudi betor yang menerima voucher BBM angkutan desa.
Angka yang sama juga diterima para nelayan di Sidoarjo. Terdapat 178 orang nelayan yang juga memperoleh voucher BBM sebesar Rp 450.000.
Sedangkan bantuan bagi pelaku usaha mikro dan penjual online diberikan kepada 930 orang, berupa voucher pulsa kuota internet sebesar Rp 300.000.
Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga menyalurkan bantuan non tunai. Seperti pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 2.206 orang serta pembagian pestisida bagi Gapoktan sebanyak 3.000 kg dan bantuan bibit cabe untuk 18 kecamatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo.
“Pemkab Sidoarjo juga membagikan Sembako sebanyak 7.500 paket dalam bansos penanganan dampak inflasi kali ini,” kata Bupati Gus Muhdlor usai penyerahan.
Menurutnya, bansos tersebut dianggarkan melalui belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). DTU tersebut terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).
Alokasi anggaran tersebut, sesuai petunjuk pemerintah pusat untuk penanganan dampak inflasi paska kenaikan harga BBM.
“Ini merupakan petunjuk dari pusat, bahwa 2 persen dari DTU ntuk supporting di tingkat bawah dengan pemberian bansos. Nilainya, total ada sekira Rp 4,6 miliar,” ungkap Gus Muhdlor.
Disebutnya, bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada kondisi genting. Inflasi dan resesi tengah mengancam. Hal itu tidak terjadi ditanah air saja, namun seluruh belahan dunia mengalaminya.
Inflasi terus merangkak naik, namun di Jawa Timur masih relatif rendah. Antara 4 sampai 5 persen. Beda dengan wilayah Sumatera yang inflasinya terus merangkak naik antara 7 sampai 8 persen.
“Banyak badai yang akan kita lalui, kalau tahun ini ada inflasi, tahun depan ada resesi dan katanya cukup menakutkan. Semester pertama diprediksi 38 persen dan semester kedua diprediksi 30 persen,” ungkapnya.
Gus Muhdlor berharap badai ekonomi saat ini dapat dihadapi bersama dengan kekompakan. Semua pihak diharapkan mendukung pemberian bansos seperti ini. Salah satunya ketransparanan penerima agar bansos tersebut tepat sasaran.
Masyarakat dapat melapor jika berhak menerima bansos, tapi belum dapat. Masyarakat yang tidak berhak, diharapkan juga berani menolak bila tercatat sebagai penerima bansos.
“Kami ingin mengajak semua camat, semua kepala dinas untuk transparan kalau yang menerima benar-benar orang yang layak mendapatkannya, saya tidak ingin ada cerita yang dapat orang-orang itu saja,” pesannya.
Gus Muhdlor juga menyebut, bahwa sekarang ini masih ada dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat dipakai untuk bansos semacam ini. Untuk itu masyarakat dapat menyampaikan data penerima bansos yang belum mendapatkannya.
Bakal ada validasi kembali oleh Pemkab Sidoarjo. Paguyuban Ojol, Bentor maupun nelayan juga diharapkan dapat melaporkan anggotanya bila belum mendapatkannya. Bisa melapor ke desa, kKecamatan atau langsung ke Pemkab Sidoarjo.
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
