“Reformasi yang mungkin bisa membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyelesaikannya, namun Indonesia bisa melakukannya selama pandemi covid-19 sehingga ketika pandemi hampir berakhir, kami mulai melakukan restrukturisasi dan reformasi ekonomi,” jelas Menko Airlangga, dilansir dari keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Oktober 2022.
Adapun hal itu dikatakan Airlangga saat kegiatan Public Lecture pada The CSIS ASEAN Leadership Forum berjudul “Indonesia’s Economic Priorities: A Conversation with Airlangga Hartarto” di Gedung CSIS, Washington. Sesi awal dibuka oleh Presiden dan CEO CSIS John J Hamre dengan Director CSIS untuk Kawasan Asia Tenggara Gregory B Poling sebagai moderator.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Perekonomian Indonesia saat ini telah berjalan dengan sangat baik, dan dengan recovery ekonomi dari pandemi yang terus berlanjut dengan kecepatan tinggi. Pertumbuhan PDB Indonesia sebesar lebih lima persen saat ini telah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia pra-pandemi,” kata Airlangga.
“Dalam rilis laporan World Economic Outlook terbaru pada Oktober 2022, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia sebesar 5,3 persen dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi global kembali turun menjadi 3,2 persen,” tambahnya.
Sedangkan pada 2023, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan ASEAN Economic Community akan tetap menjadi komitmen utamanya. Dengan menjadi Ketua ASEAN tahun depan, Indonesia akan melihat upaya-upaya perluasan kerja sama regional dengan mitra ASEAN seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Perjanjian perdagangan serupa dinilai akan semakin memikat, mengingat rantai-pasok global dapat mendukung ketahanan ekonomi negara-negara dunia dalam menghadapi berbagai krisis di masa depan. Indonesia berharap fasilitasi perdagangan yang lebih luas dapat mengurangi tarif bea masuk sekitar 92 persen barang dan jasa.
Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan tentang lesson learned yang diperoleh Indonesia di masa pandemi yakni pertama dalam situasi ekonomi yang sulit, pendekatan kebijakan harus fleksibel dengan semua instrumen kebijakan yang harus siap dan memiliki kapasitas maksimal.
Kedua, di masa pandemi, respons kebijakan kesehatan dan ekonomi harus dilakukan secara bersamaan. Ketiga, menjaga momentum pertumbuhan adalah kunci keberhasilan strategi kebijakan untuk mengatasi pandemi. Di bawah Komite PC-PEN, Indonesia menerapkan kebijakan gas dan rem untuk menyeimbangkan aspek kesehatan dan aspek ekonomi.
“Keempat, pentingnya meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan di dalam negeri,” pungkasnya.
(ABD)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.