tribunwarta.com – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar pertemuan minggu depan untuk membahas keputusan pemerintahTalibandi Afghanistanmelarang kegiatan perempuan pekerja bantuan, kata para diplomat Rabu (4/1).
Pertemuan itu, yang akan dilakukan secara tertutup, merupakan permintaan Uni Emirat Arab (UAE) serta Jepang –agar digelar pada 13 Januari.
UAEmengumumkan permintaan tersebut dalam sebuah cuitan.
Larangan terhadap pekerja bantuan wanita diumumkan oleh pemerintahan Afghanistan pimpinanTaliban pada 24 Desember.
Aturan tersebut dikeluarkan Talibansetelah mereka pada awal Desember juga melarang perempuan mengikuti pendidikan di universitas.
Selain itu, para remaja putri diAfghanistan pada Maret tahun lalu dilarang masuk sekolah menengah atas.
Kepala kantor bantuan PBB,Martin Griffiths, akan mengunjungi Afghanistan dalam beberapa minggu mendatang untuk bertemu dengan para pejabat Taliban.
Sedikitnya empat kelompok besar internasional telah menghentikan operasi karena mereka tidak dapat menjalankan program mereka tanpa staf perempuan.
Menurut laporan PBB, 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan, dua pertiga penduduknya membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, dan 20 juta orang mengalami kelaparan akut.
Sumber: Reuters
