tribunwarta.com – Presiden Gabriel Boric dari Chili mengatakan bahwa negaranya berencana untuk membuka kedutaan “di Palestina,” sebuah langkah yang dusambut baik oleh Kementerian luar negeri Palestina.
Menurut Presiden Chile Gabriel Boric , langkah diplomasinya itu akan menjadi tanda adanya desakan agar “hukum internasional dihormati.”
Menteri luar negeri Chile Antonia Urrejola mengonfirmasi rencana pembukaan kedutaan Chile di wilayah Palestina yang diduduki Israel pada Kamis (22/12/2022).
Meski demikian, pemerintahnya mengatakan belum ada batas waktu dan bahwa Chile terus mengakui Palestina dan Israel sebagai negara yang sah.
Gabriel Boric adalah seorang politikus sayap kiri dan mantan aktivis mahasiswa yang menjabat pada Maret.
Dia telah mengumumkan keputusan tersebut pada Rabu (21/12/2022) malam dalam sebuah upacara pribadi di Ibu Kota Chile, Santiago, yang diselenggarakan oleh komunitas besar Palestina di kota itu.
“Saya mengambil risiko (mengatakan) ini,” katanya pada upacara tersebut.
“Kami akan meningkatkan perwakilan resmi kami di Palestina dari memiliki kuasa usaha (kantor perwakilan diplomatik). Sekarang kita akan membuka kedutaan.”
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina “sangat memuji langkah tersebut”, kantor berita resmi Palestina WAFA melaporkan sebagaimana dilansir
Keputusan itu, kata kementerian itu, “menegaskan posisi berprinsip Chile dan presidennya dalam mendukung hukum internasional dan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka”.
Komunitas Palestina Chile diperkirakan mencakup lebih dari 300.000 orang, mnjadikannya negara dengan populasi Palestina terbesar di luar Timur Tengah.
Banyak diantara populasi itu berasal dari keluarga yang berasal dari daerah Bethlehem di Tepi Barat , termasuk desa Beit Jala dan Beit Sahour.
Pada 1998, Chile membuka kantor perwakilan Otoritas Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat.
Dan pada 2011, negara Amerika Latin itu mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan mendukungnya untuk menjadi anggota UNESCO.
Meskipun lusinan negara memiliki kantor perwakilan di Tepi Barat, hanya sedikit yang memiliki kedutaan resmi, di antaranya Venezuela, Tunisia, dan Oman.
Pada Rabu (21/12/2022), Boric mengatakan kedutaan yang diusulkan di wilayah Palestina yang diduduki juga dimaksudkan untuk memberikan representasi yang layak bagi warga Palestina.
Dia tidak merinci di mana tepatnya lokasi kedutaan nantinya.
Sejak “Perang Enam Hari” pada 1967, Israel telah menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang diinginkan Otoritas Palestina menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan.
Pemerintah Israel kemudian secara sepihak mencaplok Yerusalem Timur dalam sebuah langkah yang tetap tidak diakui oleh masyarakat internasional.
Dengan latar belakang itu, lokasi kedutaan dan pos diplomatik lainnya masih diperdebatkan.
Pada 2017, Presiden Amerika Serikat (AS) saat itu Donald Trump memicu kemarahan warga Palestina ketika dia mengakui klaim Israel atas Yerusalem yang “tak terbagi.” Setahun kemudian AS, memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota suci tersebut.
Trump, seorang pendukung setia Israel, juga menutup konsulat AS di Yerusalem Timur yang diduduki. Padahal itu selama bertahun-tahun telah berfungsi sebagai kedutaan de facto AS untuk Palestina.
Penerus Trump, Joe Biden, berjanji untuk membuka kembali konsulat, tapi belum juga melakukannya di tengah tentangan dari pejabat Israel. Biden hingga kini masih mempertahankan kedutaan AS di Yerusalem.
Seorang juru bicara kedutaan Israel di Chile mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pihaknya tidak akan membuat pernyataan publik atas pengumuman pemerintah Chile tersebut.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
