tribunwarta.com – Sebuah pemerintahan baru yang dipandang sebagai sangat konservatif dalam sejarah Israel telah disepakati, menyegel kembali kekuasaan Benjamin Netanyahu .
Setelah memenangkan pemilihan pada November, Netanyahu akan menjalani masa jabatan keenam yang bersejarah sebagai perdana menteri.
Koalisinya terdiri dari partai-partai sayap kanan, termasuk yang pemimpinnya pernah dihukum karena rasisme anti-Arab.
Warga Palestina khawatir pemerintah baru juga akan memperkuat cengkeraman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
“Saya telah berhasil (membentuk pemerintahan),” cuit Netanyahu, hanya beberapa menit sebelum batas waktu tengah malam yang ditetapkan oleh Presiden Israel Isaac Herzog dilansir BBC pada Kamis (22/12/2022).
Mitra koalisi Netanyahu menolak gagasan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Formula perdamaian itu didukung secara internasional, karena akan memberikan kemerdekaan negara Palestina di Tepi Barat bersama Israel, dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama mereka.
Namun, pemimpin partai Zionisme Religius, yang bersekutu dengan dua partai sayap kanan lainnya memenangkan jumlah kursi terbesar ketiga di knesset (parlemen), memiliki pemikiran bertentangan.
Mereka ingin melihat Israel mencaplok Tepi Barat dan telah diberi kekuasaan luas atas aktivitasnya di sana.
Israel menduduki Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza dalam perang 1967.
Lebih dari 600.000 pemukim Yahudi tinggal di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Permukiman yang mereka tinggali dianggap ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.
Sementara itu, Israel menarik pemukim dan pasukannya keluar dari Jalur Gaza pada 2005.
Politisi oposisi Israel, serta jaksa agungnya, telah memperingatkan bahwa reformasi yang direncanakan oleh pemerintah yang akan datang bisa merusak demokrasi Israel. Sebab memberikan hak kepada anggota parlemen untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung.
Mitra koalisi juga telah mengusulkan reformasi hukum yang dapat mengakhiri persidangan Netanyahu yang sedang berlangsung atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.
Netanyahu membantah melakukan kesalahan.
Oposisi Israel dan kelompok hak sipil telah menyatakan kekhawatiran khusus atas masuknya kelompok sayap kanan dalam pemerintahan baru.
Pemimpin partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) Itamar Ben-Gvir dikenal karena komentar anti-Arabnya. Dia pernah menyerukan pelonggaran aturan tentang kapan pasukan keamanan dapat melepaskan tembakan saat menghadapi ancaman.
Setelah dihukum karena menghasut rasisme dan mendukung organisasi teror, dia kini akan menjadi menteri keamanan nasional Israel dengan wewenang atas polisi di Israel dan Tepi Barat.
Mitra sayap kanan lainnya dalam pemerintahan, Avi Maoz dari partai Noam anti-LGBT, telah menyerukan agar acara Gay Pride di Yerusalem dilarang, tidak menyetujui kesempatan yang sama bagi perempuan di militer, dan ingin membatasi imigrasi ke Israel hanya untuk orang Yahudi menurut interpretasi yang ketat dari hukum Yahudi.
Netanyahu menuduh para kritikus menyebarkan ketakutan dan telah berjanji untuk mempertahankan status quo.
“Saya akan memegang kemudi dengan dua tangan,” katanya kepada penyiar AS NPR pekan lalu.
“Saya tidak akan membiarkan siapa pun melakukan apa pun terhadap LGBT atau menolak hak warga negara Arab kami atau semacamnya, itu tidak akan terjadi. Dan waktu akan membuktikannya.”
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
