“Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, ULN Mei 2022 terkontraksi 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 2,0 persen (yoy),” ungkap Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Jumat, 15 Juli 2022.
Dijelaskan lebih lanjut, ULN Pemerintah pada Mei 2022 konsisten melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada Mei 2022 tercatat sebesar USD188,2 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD190,5 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 7,3 persen (yoy).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Tren penurunan ULN terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di Mei 2022 dan pengaruh sentimen global yang memicu pergeseran investasi portofolio di pasar SBN domestik oleh investor nonresiden.
Sementara itu, pinjaman luar negeri mengalami sedikit kenaikan dari bulan sebelumnya, terutama pinjaman bilateral dari beberapa lembaga partner yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek prioritas. Penarikan ULN dalam periode Mei 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah dan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga Mei 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN Pemerintah); sektor jasa pendidikan (16,5 persen); sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen); sektor konstruksi (14,3 persen); serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen).
“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN Pemerintah,” paparnya.
ULN swasta menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada Mei 2022 tercatat sebesar USD209,4 miliar, turun dari USD210,9 miliar pada April 2022. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 0,7 persen (yoy) setelah tumbuh 0,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Penurunan tersebut dikontribusikan oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,8 persen (yoy). Perkembangan ini terutama berasal dari pembayaran pinjaman dan surat utang yang jatuh tempo.
Di sisi lain, ULN lembaga keuangan (financial corporations) tumbuh sebesar 0,3 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen (yoy).
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,4 persen terhadap total ULN swasta.
Erwin menekankan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Mei 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 32,3 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 32,6 persen.
“Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7 persen dari total ULN,” urai dia.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Erwin.
(HUS)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
