Para Menlu ASEAN ‘Lebih Bertekad’ Selesaikan Krisis Myanmar

Para menteri ASEAN, Kamis (27/1), menegaskan kembali komitmen mereka terhadap rencana lima poin untuk menyelesaikan krisis Myanmar, yang pertama kali diusulkan pada April 2022.

“Situasi di lapangan tetap kritis dan rapuh, dan ini bukan karena kurangnya komitmen dan upaya dari pihak ASEAN, tetapi karena kompleksitas dan kesulitan konflik Myanmar yang berlarut-larut selama beberapa dekade,” kata kata Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, usai pertemuan darurat para Menlu ASEAN, Kamis, di kantor sekretariat blok itu di Jakarta.

Namun “ASEAN tidak berkecil hati, tetapi bahkan lebih bertekad untuk membantu Myanmar mewujudkan solusi damai”, katanya. “Waktunya untuk bertindak adalah sekarang.”

Menteri luar negeri tuan rumah Retno Marsudi mengatakan para menteri luar negeri dari semua anggota ASEAN telah menyatakan keprihatinan tentang kegagalan blok itu untuk bergerak maju. “Pendekatan melupakan masalah bukanlah pilihan dalam mekanisme kerja ASEAN,” katanya dalam konferensi pers.

Menteri Luar Negeri Singapura Dr Vivian Balakrishnan menyatakan “kekecewaan mendalam atas kurangnya kemajuan” oleh junta dalam mengimplementasikan rencana yang disepakati, kata kementeriannya dalam sebuah pernyataan.

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing tidak diundang ke pertemuan puncak para pemimpin ASEAN di Kamboja bulan depan untuk tahun kedua berturut-turut, dan diplomat tertinggi Myanmar Wunna Maung Lwin tidak dilibatkan dalam pembicaraan tingkat menteri pada Februari dan Agustus lalu.

Sejumlah kelompok HAM mengecam kegagalan blok itu untuk bertindak, termasuk Human Rights Watch (HRW). “Bukan bahasa plin-plan yang terkandung dalam pernyataan Ketua yang dibutuhkan, ASEAN perlu bersikap tegas dengan menetapkan tolok ukur HAM yang jelas dan terikat waktu di Myanmar,” kata wakil direktur Asia HRW Phil Robertson.

Ia mengatakan tolak ukur itu harus mencakup pembebasan tahanan politik, penghentian serangan terhadap warga sipil, dan langkah-langkah menuju pembubaran junta untuk memungkinkan terbentuknya pemerintahan sipil yang demokratis.

“Tolok ukur itu harus disertai dengan hukuman yang jelas jika Myanmar gagal memenuhinya,” katanya, mengkritik ASEAN karena tidak mengambil tindakan sekecil apapun untuk menunjukkan ketidaksenangannya kepada junta. [ab/uh]