Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kantor Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan (The Foreign, Commonwealth and Development Office) yang mewakili pemerintah Inggris, pada Sabtu (22/10) lalu menandatangani nota kerja sama di bidang lingkungan dan iklim yakni Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 (penyerapan bersih emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan).
Kerjasama kedua belah pihak itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup UK, Lord Goldsmith.
“Melalui nota kesepahaman ini kedua belah pihak bertujuan untuk membangun persahabatan yang lebih kuat demi mewujudkan aksi iklim yang nyata dan efektif di lapangan,” kata Siti Nurbaya di Jakarta.
Siti menjelaskan, ada tiga tujuan dari nota kesepahaman ini secara khusus. Pertama, mempromosikan kerja sama yang selaras dengan peran utama Indonesia dalam Perjanjian Kemitraan Sukarela-Penegakan Hukum, Tata Kelola Perdagangan bidang Kehutanan (FLEGT-VPA) dan ambisi Tanah Air untuk mencapai FOLU Net Sink pada tahun 2030.
Kedua, mempromosikan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia. Ketiga, meningkatkan kolaborasi dan berbagi praktik terbaik untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan terkait.
“Setelah menandatangani nota kesepahaman ini saya berharap kita dapat bekerja sama dengan pemerintah Inggris untuk mendukung implementasi Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 Indonesia menuju pencapaian National Determined Contribution (NDC) khususnya melalui pengelolaan hutan lestari,” ucap Siti.
Inggris Puji Kepemimpinan Indonesia dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup
Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris, Lord Goldsmith mengatakan, pemerintah Inggris memuji kepemimpinan internasional Indonesia dalam isu-isu iklim dan lingkungan. Apresiasi juga disampaikan Lord Goldsmith terhadap target dan Rencana Operasi FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
“Inggris bangga telah dipercaya dalam peran sebagai Presiden Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26 (COP26) oleh masyarakat internasional. Kami akan terus bekerja sama dengan mitra di seluruh dunia untuk memobilisasi keuangan untuk iklim dan alam. Melalui nota kesepahaman serta pertemuan KLHK saya berharap untuk memajukan kerja sama dengan Indonesia di bidang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, lingkungan, dan pembangunan rendah karbon,” ujarnya.
Pada kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia sebagai Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim dan Lingkungan, Lord Goldsmith juga turut menyampaikan apresiasi atas Kepresidenan G20 Indonesia tahun ini.
“Indonesia memainkan peran utama dalam memastikan bahwa semua komitmen yang ditetapkan dalam agenda G20 terpenuhi termasuk transisi energi. Kita berusaha untuk mengatasi peningkatan dampak perubahan iklim dan menjaga agar target suhu Perjanjian Paris tetap terjangkau,” katanya.
WALHI Apresiasi Nota Kesepahaman Indonesia-Inggris
Kepala kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Hadi Jatmiko mengatakan, nota kesepahaman itu patut diapresiasi karena setidaknya Indonesia akan mendapat dukungan pendanaan dari Inggris untuk mendukung kebijakan penurunan dan penyerapan emisi.
“Bahkan sampai minus dari kawasan hutan yang di targetkan oleh Pemerintah Indonesia pada 2030 (FOLU Net Sink 2030) khususnya terkait program penegakan hukum dan tata kelola di sektor kehutanan yang menurut kami ke depan harus dimaksimalkan oleh KLHK,” katanya kepada VOA.
Menurut Walhi nota kesepahaman yang ditandatangani oleh KLHK dengan perwakilan pemerintah Inggris juga turut mengawasi penegakan hukum terhadap penebangan ilegal, tambang ilegal, dan perkebunan sawit ilegal di dalam kawasan hutan dan gambut yang masih banyak ditemukan di beberapa daerah.
“Selain itu agar penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dapat dijadikan efek jera. Maka eksekusi terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah dimenangkan oleh pemerintah harus segera didorong untuk dieksekusi,” ucap Hadi.
Melalui kerja sama dengan Inggris, pemerintah Indonesia juga dapat melakukan kebijakan moratorium izin baru di seluruh fungsi kawasan hutan dan melakukan ulasan secara berkala terhadap izin-izin yang telah ada.
“Serta mempercepat pencapain tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial yang menjadi program prioritas pemerintah untuk memberikan hak-hak kelola kepada masyarakat yang selama ini mampu meningkatkan ekonomi serta melindungi serta melestarikan hutan maupun lahan,” kata Hadi.
Selanjutnya, Walhi mendorong pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dukungan atau kerja sama yang dilakukan tidak sia-sia dan dapat dimaksimalkan untuk mencapai target NDC yaitu 31 persen untuk usaha mandiri dan 41 persen melalui bantuan internasional.
“Salah satunya yang menjadi sorotan Walhi terkait di sektor energi. Pemerintah kita harus menghentikan solusi-solusi palsu penurunan emisi di sektor energi seperti bahan bakar hayati dan cofiring (proses penambahan biomassa sebagai bahan bakar pengganti parsial,” pungkas Hadi. [aa/em]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
