Gelombang baru penindasan di Vietnam membahayakan kemajuan dalam mengatasi perubahan iklim, kata kelompok-kelompok HAM kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, Jumat (21/10), saat ia memulai kunjungannya ke Hanoi.
Vietnam, yang ekonominya sangat bergantung pada batu bara, telah berkomitmen untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2050.
Namun, rezim otoriter telah menjatuhkan hukuman penjara kepada empat aktivis lingkungan tahun ini. Mereka dihukum atas tuduhan penggelapan pajak yang “dibuat-buat”, kata kelompok-kelompok itu dalam sebuah surat terbuka kepada Guterres.
“Tahanan-tahanan politik ini adalah korban simbolik gelombang baru penindasan di Vietnam. Penindasan berupa pelecehan yudisial ini mengancam kemajuan dalam memerangi perubahan iklim,” kata surat yang ditandatangani oleh 15 kelompok HAM, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch.
Guterres, yang berada di Ibu Kota Vietnam untuk memeringati 45 tahun bergabungnya negara itu ke PBB, pada Juli memperingatkan bahwa umat manusia menghadapi “bunuh diri kolektif” karena krisis iklim.
Surat itu mendesak Guterres untuk “menyerukan secara terbuka kepada pemerintah Vietnam agar membebaskan” Nguy Thi Khanh, Mai Phan Loi, Bach Hung Duong, dan Dang Dinh Bach selama kunjungannya.
Khanh, seorang juru kampanye iklim dan energi yang memenangkan Penghargaan Lingkungan Goldman pada tahun 2018, dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada bulan Juni.
Sebagai pendiri Green ID, salah satu organisasi lingkungan paling terkemuka di Vietnam, Khanh termasuk di antara sedikit orang di negara komunis itu yang menentang rencana pemerintah untuk meningkatkan tenaga batu bara.
Dang Dinh Bach, seorang pengacara komunitas dan pekerja LSM, aktif menyuarakan kepedulian lingkungan dengan mengadovaksi mereka yang kesehatan dan mata pencahariannya terancam oleh proyek-proyek batu bara dan industri-industri kotor lainnya. Ia divonis lima tahun penjara.
Kelompok-kelompok HAM mendesak pemerintah Vietnam untuk mengklarifikasi kewajiban pajak LSM. Mereka memperingatkan bahwa peraturan saat ini membuka peluang terjadinya serangan bermotif politik terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil.
Guterres akan bertemu dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan mengunjungi tugu peringatan Ho Chi Minh sebelum menghadiri upacara memperingati 45 tahun bergabungnya Vietnam ke PBB, Jumat. [ab/uh]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
