Komisi Pemilu Pakistan, Jumat (21/10), mendiskualifikasi mantan Perdana Menteri Imran Khan atas tuduhan menyembunyikan aset, sebuah langkah yang kemungkinan akan memperdalam gejolak politik yang masih ada di negara miskin itu.
Juru bicara Khan, Fawad Chaudhry, mengatakan kepada wartawan bahwa komisi itu mengumumkan putusan yang ditunggu-tunggu tersebut di Ibu Kota, Islamabad. Chaudhry mengecam keputusan itu.
Menurut para ahli hukum, Khan akan kehilangan kursinya di Majelis Nasional berdasarkan putusan Komisi Pemilu itu.
Keputusan terbaru datang beberapa bulan setelah parlemen menggulingkan Khan melalui mosi tidak percaya.
Syed Ali Zafar, seorang pengacara yang mewakili Khan, pada konferensi pers Jumat menjelang dikeluarkannya putusan, sudah memprediksi langkah yang ditetapkan Komisi Pemilu. “Menurut pendapat kami Komisi Pemilu Pakistan bukan pengadilan, oleh karena itu mereka tidak dapat memberikan pernyataan untuk mendiskualifikasi siapa pun,” katanya.
Kasus ini berpusat pada departemen pemerintah yang dikenal sebagai “Toshakhana”, atau “rumah harta karun”. Toshakhana pada intinya merupakan tempat menyimpan dan memamerkan hadiah-hadiah yang dilimpahkan kepada para pejabat pemerintah.
Pejabat pemerintah harus mengungkapkan semua hadiah yang mereka terima, tetapi diizinkan untuk menyimpannya secara pribadi di bawah nilai tertentu.
Barang-barang yang lebih mahal harus pergi ke Toshakhana, tetapi dalam beberapa kasus penerima dapat membelinya kembali sekitar 50 persen dari nilainya. Khan meningkatkan diskon itu dari 20% saat masih menjabat.
Surat kabar Pakistan selama berbulan-bulan memuat laporan-laporan menghebohkan yang menuduh Khan dan istrinya menerima hadiah mewah bernilai jutaan dolar selama perjalanan ke luar negeri.
Hadiah-hadiah itu termasuk jam tangan mewah, perhiasan, tas desainer dan parfum.
Khan dituduh tidak mengungkapkan beberapa hadiah atau keuntungan yang diperoleh dari menjual barang-barang itu.
Pengaduan ke Komisi Pemilu pertama kali diajukan oleh Gerakan Demokratik Pakistan, sebuah koalisi yang anggotanya sekarang membentuk pemerintahan, sewaktu Khan masih menjabat.
Pada saat itu Khan mengatakan ia tidak mengumumkan beberapa hadiah dengan alasan keamanan nasional, tetapi dalam pengajuan tertulis mengakui membeli barang senilai hampir 22 juta rupee ($ 100.000), dan kemudian menjualnya lebih dari dua kali lipat jumlah itu. [ab/uh]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
