PT PP Optimistis Dapat Tambahan Proyek Lagi di IKN

Nusa Dua: PT PP (Persero) optimistis akan mendapatkan tambahan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Saat ini, BUMN konstruksi dan investasi tersebut sudah memperoleh tiga proyek di IKN, yakni jalan tol, pembangunan jalan, serta kawasan inti pusat pemerintahan.
 
“Kami tetap optimis memperoleh kontrak lagi di 2022 ini mengingat masih ada sejumlah proyek yang sedang ditenderkan,” kata Direktur Utama PT PP (Persero) Novel Arsyad di Nusa Dua, Bali, Jumat, 21 Oktober 2022.
 
Dikatakan Novel, perseroan secara aktif mengikuti sejumlah tender yang dilakukan pemerintah dalam membangun sejumlah proyek di IKN yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

Untuk jalan tol IKN yang menghubungkan segmen SP. Tempadung-Jembatan Pulau Balang, perseroan mendapat nilai kontrak Rp687 miliar dengan waktu pekerjaan 630 hari.
 
Sementara untuk pembangunan jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, perseroan mendapat nilai kontrak Rp424 miliar dengan waktu pekerjaan 574 hari, sementara persiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) nilai kontraknya Rp280 miliar, dengan waktu pekerjaan 360 hari.
 

 
Sejumlah proyek lain yang disasar perseroan selain tiga proyek yang sudah dipegang itu, antara lain istana, kantor kepresidenan, serta kantor kementerian koordinator yang saat ini tendernya sudah berjalan. “Sekali lagi kita tetap optimis mendapat proyek lagi di IKN karena potensinya memang masih besar,” katanya.
 
Soal tahun politik di 2023 dan pemilu 2024, ia mengatakan hal itu memang harus menjadi perhatian. Hal tersebut diakuinya akan ada penurunan pengadaan proyek, terutama saat pemilihan presiden baru dan proses pemilihan menteri baru.
 
Meskipun demikian, Novel tetap ‘pede‘ akan ada ceruk pasar yang bisa digarap. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PP Agus Purbianto mengatakan, saat ini kinerja keuangan perseroan sangat baik dan menunjukkan peningkatan.
 
Kontrak baru perseroan berdasarkan pemberi kerja dalam semester pertama 2022 mencapai Rp9,02 triliun yang berasal dari BUMN 78 persen, pemerintah 19 persen, dan swasta tiga persen. Sementara Rencana Keuangan dan Anggaran (RKAP) di 2022 ditargetkan Rp21,41 triliun dengan pemberi kerja BUMN 71 persen, pemerintah 23 persen, dan swasta enam persen.
 

(HUS)