Suara.com – Pemerintah China mengembangkan operasi kepolisiannya di lebih dari 80 kota di seluruh dunia, termasuk satu di Australia, sebagai bagian dari misi keamanan global di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan atau ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) dari Presiden Xi Jinping.
Sebuah laporan dari kelompok hak asasi manusia internasional Safeguard Defenders yang dirilis awal bulan ini mengungkapkan polisi China telah mendirikan kantor polisi di luar negeri termasuk di Amerika Serikat, Jepang, Spanyol dan Prancis, tetapi tidak ada di Indonesia.
Kantor polisi China di luar negeri dikenal dengan sebutan “110 Overseas” yang diambil nomor hotline darurat 110 di China.
Kantor-kantor polisi tersebut berafiliasi dan dijalankan oleh pemerintah lokal atau kotamadya di China, yang warga dari daerah tersebut banyak tinggal di luar negeri.
Baca Juga:
Pabrik TSMC Bakal Dihancurkan Jika China Invasi Taiwan
Misalnya, kota tenggara Fuzhou, yang diperkirakan 3 juta penduduknya tinggal di luar negeri, memiliki stasiun polisi luar negeri di Prato, Italia, dan di Barcelona, Spanyol.
Pihak berwenang China mengatakan kantor polisi tersebut, yang kadang-kadang disebut “contact points” atau “titik kontak”, memberikan layanan kepada warga China di luar negeri, seperti untuk memperbarui kartu identitas nasional, paspor dan surat mengemudi, dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah.
Tetapi kelompok hak asasi manusia khawatir kantor polisi di luar negeri juga dapat digunakan untuk menargetkan para pembangkang di luar negeri atau memaksa orang untuk kembali ke China, dengan risiko menghadapi persidangan yang berpotensi dipolitisasi.
‘Titik kontak’ di Sydney
Menyusul rilis laporan tersebut, ABC menemukan “titik kontak” resmi yang telah didirikan di Sydney oleh Departemen Keamanan Publik di kota Wenzhou, China, pada 2018.
Pihak berwenang China belum menanggapi pertanyaan soal kegiatan apa yang dilakukan kantor polisi tersebut di Australia.
Baca Juga:
Media China Soroti Lesti Kejora yang Pilih Cabut Laporan: Mereka Dihadapkan Tuduhan Penipuan Publik
ABC belum melihat bukti apa pun terkait dugaan aktivitas yang dilakukan oleh kantor polisi di luar China, seperti yang disebutkan oleh lembaga Safeguard Defenders.
Operasi yang dilakukan di Sydney diumumkan dalam upacara resmi pada tahun 2019 di Wenzhou, tetapi tidak terdeteksi oleh pers Australia dan internasional.
Pada upacara tersebut, kepala polisi Wenzhou, Luo Jie, mengatakan titik kontak di luar negeri yang terhubung ke kotanya adalah “respons positif” terhadap kerangka kerja BRI dan mengatakan akan memberikan kemudahan bagi diaspora Wenzhou.
Australia tidak memiliki perjanjian BRI dengan China.
ABC menghubungi Polisi Federal Australia (AFP) untuk menanyakan keabsahan operasi polisi China di Australia.
“AFP tidak punya komentar,” kata seorang juru bicara AFP kepada ABC News.
Kedutaan China di Canberra dan konsulat jenderal di Sydney tidak menanggapi permintaan ABC untuk memberikan komentar soal titik kontak dan kegiatannya di Australia.
Direktur kampanye Safeguard Defenders, Laura Harth, mengatakan kepada ABC jika “titik kontak” Sydney mirip dengan kantor polisi luar negeri China di negara lain.
“Setiap negara menggunakan nama yang berbeda … tampaknya mereka menggunakan kerangka kerja organisasi United Front Work yang sudah ada di seluruh dunia untuk memperluas fungsi mereka,” kata Laura.
“Untuk orang Australia, saya katakan, terutama untuk warga perantauan asal China yang telah melarikan diri dari China, pengkritik, etnis dan agama minoritas, organisasi ini jelas dapat digunakan dan berpotensi untuk mengejar mereka atau mengejar keluarga mereka.”
Puluhan ribu ‘dibujuk untuk pulang’
Laporan itu mengatakan kantor-kantor polisi di luar negeri dikembangkan bersamaan dengan kampanye internasional “besar-besaran” yang menurut China telah membuat lebih dari 230.000 warga negaranya “dibujuk untuk pulang” dan menghadapi proses pidana di China.
“Bukti yang muncul dengan cepat menunjukkan kampanye online yang ekstensif dan penggunaan kantor polisi di luar negeri yang digunakan dalam operasi ini di lima benua,” kata laporan itu.
Laporan itu mengatakan operasi ini menggunakan ancaman terhadap keluarga dan kerabat, termasuk merampas hak anak-anak tersangka untuk mendapatkan pendidikan di China dengan pendekatan “bersalah karena memiliki asosiasi.”
Misalnya, pada bulan Februari, pemerintah kota Laiyang di provinsi timur Shandong mengeluarkan pemberitahuan melalui kantor polisi China di Myanmar, menuntut warga negara China yang secara ilegal tinggal di Myanmar untuk pulang ke China.
Mereka juga memperingatkan akan ada konsekuensi bagi orang-orang yang mereka cintai jika mereka menolak.
“Jika anggota keluarga menolak untuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membujuk para tersangka kembali [ke China], kebijakan insentif dan subsidi mereka akan ditangguhkan atau dibatalkan,” kata laporan Safeguard Defenders.
Kantor polisi China di luar negeri dilaporkan sudah menangani lebih dari 120 kasus kriminal yang melibatkan warga negara China, dan menangkap sedikitnya 80 orang di Myanmar, Kamboja, dan Zambia.
Media pemerintah China berargumen jika operasi ‘110 Overseas’ memberikan perlindungan bagi jutaan warga China yang tinggal di luar negeri.
Menurut media pemerintah, operasi dan kantor polisi juga bertujuan untuk menangkap warga China dan mencegah mereka melakukan pelanggaran di luar negeri, seperti penipuan, penipuan telekomunikasi atau kejahatan transnasional besar.
Seruan transparansi untuk menghindari ‘investigasi rahasia’
Laura dari kampanye Safeguard Defenders mengatakan titik kontak yang berbasis di Sydney dan kantor polisi China di luar negeri bisa “ilegal” jika berada di luar hukum setempat.
Pakar keamanan juga khawatir kantor polisi melanggar hukum internasional dan berpotensi melanggar kedaulatan.
Pengacara hak asasi manusia China, Sam Huang, mengatakan kepada ABC jika operasi itu dapat membantu beberapa warga China menghadapi tantangan di luar negeri, tetapi “terlalu dini untuk mengatakan akan ada dampak positif.”
“Ini adalah sistem polisi paralel di atas kerja sama polisi bilateral, dan dapat mengganggu penyelidikan polisi atau proses di negara-negara itu,” kata Sam.
“Ini mungkin bisa membungkam aktivis hak asasi manusia yang tinggal di luar negeri dan melakukan penganiayaan terhadap mereka dengan menggunakan metode ilegal.”
Sam mengatakan kurangnya kejelasan dan transparansi dalam ruang lingkup operasi dapat memicu kekhawatiran jika”diaspora China di negara-negara itu dapat menjadi subjek pengawasan atau penyelidikan rahasia.”
“Negara-negara di mana kantor polisi ini berada harus mengatur jangkauan operasi polisi China dan mengaturnya dengan ketat.”
Titik kontak dan kantor polisi China di luar negeri tetap didirikan meski pun sudah ada perjanjian dan kerangka kerja untuk mengatasi kejahatan internasional.
Kepolisian Federal Australia, misalnya, menandatangani beberapa perjanjian dengan Kementerian Keamanan Publik China, yang mengatur badan kepolisian China, untuk menargetkan kejahatan transnasional dan mempertahankan kerja sama di berbagai bidang.
Additional reporting oleh Qiao Wu
Diproduksi oleh Hellena Souisa dari artikel ABC News.
Artikel ini bersumber dari www.suara.com.
