Jalur metro terbesar Taiwan akan memulai uji coba yang menawarkan produk sanitasi gratis untuk perempuan. Aksi tersebut dilakukan atas dorongan beberapa negara tetangga Asia untuk mengatasi “kurangnya akses produk sanitasi.”
Mulai 1 November, Taipei Rapid Transit Corporation akan menyediakan produk menstruasi berdasarkan permintaan di 20 stasiun tersibuknya di sepanjang jalur metro yang melintasi ibu kota dan Kota New Taipei yang berdekatan.
“Kami akan mengevaluasi kembali dan menyesuaikannya dengan hasil uji coba dan umpan balik,” kata operator kereta bawah tanah itu.
Uji coba itu disetujui setelah beberapa anggota dewan kota mengusulkan agar Taipei mengikuti langkah-langkah yang dilakukan sejumlah negara lain, termasuk Jepang dan Korea Selatan, untuk meningkatkan akses gratis terhadap produk sanitasi.
Seoul menjalankan program yang menawarkan pembalut gratis di sekitar 300 institusi di seluruh Ibu kota Korea Selatan, termasuk perpustakaan, museum, dan pusat kesejahteraan.
Pemerintah kota Tokyo juga telah mulai mendistribusikan produk sanitasi pada bulan September di beberapa kamar mandi kantor pusat di Shinjuku.
Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Taiwan adalah di antara segelintir negara, yang telah bergerak untuk memberikan waktu libur bagi perempuan selama masa menstruasi.
Pada awal tahun ini kabinet Spanyol menyetujui RUU yang akan memberikan cuti medis berbayar bagi perempuan yang menderita nyeri haid parah. Spanyol menjadi negara Eropa pertama yang mengajukan undang-undang tersebut.
Namun, undang-undang yang diusulkan masih harus disetujui oleh parlemen Spanyol.
Di bawah Undang-Undang Kesetaraan Gender dalam Ketenagakerjaan Taiwan, perempuan diizinkan “cuti menstruasi” selama tiga hari per tahun. Cuti tersebut tidak dipotong dari cuti sakit reguler selama 30 hari.
Karyawan tidak perlu memberikan dokumentasi dan pemberi kerja tidak boleh menolak atau menghukum pekerja yang mengambil cuti menstruasi.
Namun, seperti cuti sakit pada umumnya, pekerja yang sedang cuti haid hanya menerima 50 persen dari gaji mereka.
Taiwan telah membangun reputasi sebagai salah satu negara demokrasi yang paling progresif di Asia. Porsi perempuan di legislatif Taiwan mencapai 38 persen, salah satu proporsi tertinggi di dunia.
Tsai Ing-wen, presiden perempuan pertama Taiwan, pertama kali terpilih pada 2016 dan memenangkan masa jabatan kedua pada dua tahun lalu.
Taiwan menjadi negara pertama — dan masih satu-satunya — di Asia yang melegalkan pernikahan gay pada 2019. [ss/ah]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
