Sebuah laporan baru memperingatkan bahwa di berbagai kota di seluruh dunia, China telah membuka puluhan “pusat layanan polisi di luar negeri,” beberapa di antaranya mengancam tersangka kejahatan untuk pulang dan dikenakan tuduhan. Ini merupakan pelanggaran hukum ekstradisi yang berlaku.
Asosiasi Tionghoa lokal di Spanyol telah melacak seorang tersangka yang buron karena kejahatan pencemaran lingkungan di tanah airnya.
Di sebuah “pusat layanan polisi luar negeri” di Madrid, dia diinterogasi dari jarak jauh oleh polisi di China. Berdiri di sebelah mereka adalah wakil dari keluarga tersangka.
Rekaman video pihak penuntut mengatakan, tersangka berhasil diyakinkan untuk pulang ke China dan dihadapkan pada tuntutan.
Ini merupakan taktik yang merisaukan, kata Laura Harth, penulis laporan dari organisasi HAM, Safeguard Defenders.
“Pada dasarnya ini adalah mengancam, melecehkan anggota keluarga dan kerabat di China sehingga mereka yang dianggap buronan, orang yang di luar negeri itu, secara “sukarela” seperti yang mereka sebut, kembali ke China,” jelasnya.
Spanyol sudah mengonfirmasi pihaknya sedang menyelidiki insiden ini. Penguasa China sesumbar bahwa antara April 2021 dan Juli 2022 mereka berhasil meyakinkan 230 ribu orang Tionghoa, kebanyakan tinggal di Asia Tenggara, untuk kembali dan menghadapi tuntutan kejahatan.
Laporan itu mengatakan, China telah membuka paling sedikit 54 pusat layanan polisi di lima benua, menurut dokumen resmi yang tersedia di sumber yang terbuka. Tiga ada di Inggris, dan bisnis yang beroperasi di London membantah mereka punya hubungan dengan pemerintah China. Mereka menolak diwawancara oleh VOA.
Kebanyakan komunitas China lokal mengatakan mereka tidak tahu tentang pusat polisi di luar negeri, dan tidak mau diwawancara di depan kamera.
“Rezim China semakin berani, lembaga-lembaganya semakin nekat dalam menggunakan cara-cara ilegal di seluruh dunia dan tidak menyembunyikannya. Yang juga merisaukan adalah fakta bahwa pemerintahan-pemerintahan demokratik tampaknya tidak tahu atau tidak prihatin dengan apa yang terjadi di wilayah mereka, padahal itu merupakan pelanggaran kedaulatan teritorial mereka,” jelasnya.
Pemerintah Inggris memberitahu VOA bahwa setiap negara asing yang beroperasi di wilayah Inggris harus patuh pada hukum Inggris, tetapi tidak memberi konfirmasi apakah pihaknya menyelidiki masalah ini.
Finn Lau tahu benar jangkauan panjang tangan dari Partai Komunis China. Sebagai pemimpin protes pada 2019 di Hong Kong terhadap Beijing, dia jadi buronan polisi, dan melarikan diri ke Inggris.
Pada 2020, di sebuah jalan dekat rumahnya di London, dia diserang oleh tiga laki-laki dan dia yakin mereka adalah agen-agen pemerintah China.
“Saya tidak benar-benar merasa aman di London, khususnya setelah terjadi serangan fisik atau serangan hampir mematikan di London. Karena, selama bertahun-tahun kita menyaksikan para pembangkang China atau Hong Kong dikuntit atau diganggu oleh Partai Komunis lewat berbagai cara,” lanjutnya.
Dalam sebuah email kepada VOA, Kedutaan China di London mengatakan, laporan dari Safeguard Defenders itu “penuh spekulasi dan kebohongan. Ditambahkan, China sepenuhnya menghormati kedaulatan judisial.
Menurut penulis laporan ini, dari segi positifnya, pusat layanan polisi ini bisa jadi membantu diaspora dan turis Tionghoa dengan masalah sehari-hari mereka. Tetapi dari segi buruknya, mereka bisa menjadi bagian dari jaringan global yang melakukan pengintaian dan kendali, sehingga memungkinkan Partai Komunis Tiongkok menjangkau warga China yang berada jauh dari perbatasan mereka. [jm/ka]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
