Presiden Joko Widodo disebut akan memimpin langsung ajang promosi mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada para investor. Meski begitu, kapan waktu pastinya masih dalam proses pembahasan.
“Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap akan merealisasikan market sounding atau penjajakan minat pasar. Rencananya market sounding tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mempromosikan berbagai proyek peluang investasi di IKN serta mendengarkan berbagai aspirasi dari investor,” ungkap Sidik Pramono, Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN, dalam keterangan tertulisnya.
Sidik menjelaskan, pemerintah akan mengundang berbagai pelaku usaha, baik dari dalam dan luar negeri. Upaya tersebut dilakukan guna mengoptimalkan keterlibatan pelaku usaha dalam pembangunan Ibu Kota negara yang akan bertempat di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sehingga dapat meminimalisir penggunaan dana yang bersumber dari APBN.
“Ke depannya IKN akan membuka peluang usaha yang sangat luas, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pertanian, energi, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata hingga sektor-sektor lain yang telah direncanakan sebagaimana termuat di dalam Rencana Induk IKN,” jelasnya.
Lebih jauh, Sidik menjelaskan saat ini pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai landasan hukum pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal di IKN yang ditargetkan akan rampung dalam waktu dekat ini.
“IKN sebagai proyek yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional tentu akan memberikan kemudahan dan fasilitas menarik bagi investor. Harapannya skema-skema yang disiapkan akan memiliki keunggulan bagi dunia investasi di tingkat regional, mengungguli negara-negara tetangga, “ tuturnya.
Investor Masih Wait and See
Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan meskipun Presiden Jokowi turun tangan langsung untuk mempromosikan mega proyek infrastruktur ini, ia meyakini investor lokal dan mancanegara belum akan mau menanamkan modalnya dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
Nirwono mengatakan, sampai dengan saat ini para investor tersebut masih akan menunggu kepastian setelah masa pemerintahan Jokowi rampung pada 2024. Bahkan, para investor katanya, juga meragukan keberlanjutan proyek infrastruktur besar di era Jokowi yang juga belum tentu selesai sampai dengan 2024 mendatang.
“Artinya masih dalam tahap tertarik, paling banter hanya letter of interest. Tidak akan mungkin kemudian besok atau tahun 2023, (investor akan) menggelontorkan dan besar-besaran di sana karena dua indikator tadi,” ungkap Nirwono kepada VOA.
Alasan-alasan yang melatarbelakangi sikap wait and see calon investor tersebut, menurutnya, adalah keraguan yang muncul terhadap proyek infrastruktur yang akan dibangun pemerintah sendiri. Selain itu, belum ada kepastian satu pun terkait berjalannya IKN pasca 2024.
“Semua bilang optimis, ya boleh. Tapi jangan lupa apakah iya calon presiden yang akan maju juga punya komitmen sama. Buat investor mereka bersabar dua tahun tidak ada masalah kalau pun dia punya uang dia akan tahan,” katanya.
Maka dari itu, Nirwono memprediksi dalam kurun waktu dua tahun ke depan, yakni 2023 dan 2024, semua pembangunan IKN tersebut dipastikan hanya akan bersumber murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun mengingat keterbatasan dana dari APBN, maka ia menyarankan pemerintah untuk bersikap lebih realistis.
Nirwono berpendapat bahwa lebih baik bagi pemerintah untuk membangun sebuah kota kecil yang ia ibaratkan sebagai kota butik atau etalase untuk bisa dijajakan kepada investor. Namun, apabila pemerintah tetap berambisi untuk membangun proyek yang cukup besar seperti istana kepresidenan, ujar Nirwono, maka potensi mangkrak akan semakin besar.
“Kita akan lihat di awal 2023, daftar proyek yang mereka kerjakan atau yang mereka kejar sampai 2024 apa. Kalau yang dibayangan saya yang dikerjakan adalah proyek mega besarnya, misalnya harus ada istana presiden, harus ada gedung kementerian, maka besar kemungkinan menjadi bangunan setengah jadi. Ini jadi pertaruhan, kalau pemerintah tetap cenderung melaksanakan program dalam konteks besar-besaran maka besar kemungkinan akan terjadi kemungkinan mangkrak,” jelasnya.
“Tetapi kalau akhirnya pemerintah mau sadar, secara realistis, artinya membangun dalam bentuk kota kecil atau kota butik, maka kemungkinan besar akan bisa jadi,” pungkasnya.
Ia juga memperingatkan pemerintah juga terkait dengan tantangan resesi ekonomi global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun depan. Menurutnya, faktor tersebut akan turut mempengaruhi keberlanjutan proyek pembangunan IKN, apalagi jika dananya masih bersumber dari APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp30 triliun di dalam APBN tahun depan untuk pembangunan IKN. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membangun, di antaranya, infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan.[gi/ah]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
