Memimpin Partai Kebangkitan Bangsa dengan sembilan persen suara pada Pemilu 2019, Muhaimin Iskandar tampil lincah belakangan ini menggalang koalisi. Teken kontrak dengan Prabowo Subianto dilakukan, tetapi pertemuan dengan Puan Maharani juga dijalani.
Hari Rabu (28/9), Muhaimin Iskandar diundang datang ke almamaternya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Dia diminta berbicara dalam Fisipol Leadership Forum, diskusi yang khusus mengundang tokoh-tokoh potensial menuju Pemilu 2024. Ini adalah penyelenggaraan kedua, setelah seri pertama pada 2 Desember 2021 lalu, Fisipol UGM mengundang Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Datang dengan kepercayaan diri yang cukup, Muhaimin membawa buku karyanya berjudul “Visioning Indonesia”. Buku itu berisi gagasan Muhaimin, tentang Indonesia masa depan. Salah satunya, tentu terkait penyelenggaraan Pemilu, yang menurutnya harus berbenah dari sejarah buruk 2019 lalu.
“Dengan forum ini, saya dan kita semua diajak terus berpikir, mengisi dan mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk mewarnai politik nasional yang sebentar lagi, satu tahun setengah yang akan datang, akan memasuki masa penting pemilihan umum,” kata Muhaimin.
“Di mana kita harus mengisi dengan lebih berkualitas, lebih bernuansa kemampuan politik yang memadai. Tidak mengulang politik lima tahun yang lalu, dimana konflik, kompetisi menjadi perpecahan yang sangat mengkhawatirkan,” tambahnya.
Muhaimin menyebut, demokrasi Indonesia menghadapi berbagai ancaman. Salah satunya, adalah kesadaran dan kedewasaan politik rakyat.
“Sejak Pilkada langsung, sejak Pilpres secara langsung, proses demokrasi yang kita jalankan dalam proses pemilihan mengalami distorsi. Ekonomi sulit, posisi kemiskinan masyarakat, kesalahan persepsi tentang demokrasi, menyuburkan money politic, dalam setiap sistem pelaksanaan demokrasi kita,” ucapnya.
Ancaman lain, lanjut Muhaimin, adalah tantangan untuk melaksanakan proses demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif.
Buku Visioning Indonesia
Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas’udi Ph D menilai, buku Muhaimin berisi banyak isu penting yang perlu menjadi agenda kebangsaan ke depan.
“Salah satunya terkait dengan kebutuhan kita untuk beradaptasi, kebutuhan kita untuk bisa engaged dengan apa yang kita sebut sebagai tantangan climate change, transisi energi, green politics dan lain sebagainya,” kata Wawan.
Buku berjudul “Visioning Indonesia” merupakan buku kedua karya Muhaimin, setelah buku pertamanya berjudul Politik Kesejahteraan. Pengajar di Fisipol UGM, Nurhadi Ph D sambil berseloroh mengatakan, buku-buku itu seolah disiapkan Muhaimin untuk menapak jalan menuju Pilpres 2024, entah sebagai calon presiden, atau calon wakil presiden.
“Saya kira, paparan Pak Muhaimin lengkap, dari berbagai berbagai tema yang diajukan mulai dari soal kebangsaan, soal ideologi kesejahteraan, soal pertanian, soal ekonomi, kemudian soal kebijakan sosial. Itu mencerminkan roadmap untuk mencapai kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara pengamat politik Dr Arie Sujito mengaku prihatin, bahwa karena kondisi sosial yang ada saat ini, politik cenderung dikesankan sebagai sesuatu yang buruk. Politik, jarang dicitrakan dengan hal-hal yang terkait keadilan, kemakmuran atau pemerataan kesejahteraan.
Buku tulisan Muhaimin Iskandar ini, kata Arie, sebetulnya tidak hanya berisi kritik dan otokritik untuk seluruh pihak.
“Saya catat beberapa hal, misalnya kebutuhan partai politik kita untuk mereformasi. Mengapa partai politik itu sekarang ada pergeseran, cenderung hanya jadi peserta Pemilu. Tetapi fungsi partai politk itu tidak banyak dikerjakan,” kata Arie.
“Cak Imin mengingatkan, ini sebetulnya menjadi bagian untuk melihat bahwa kepercayaan publik pada partai politik yang tinggi di awal demokrasi, itu harus membawa terobosan terus menerus,” tegasnya.
Buku Bukan Tiket Menang
Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menyambut baik buku Muhaimin, dan menyebutnya sebagai festival gagasan. Pemilu 2019 yang penuh luka bagi Indonesia, melahirkan polarisasi masyarakat yang dampaknya bahkan terasa sampai saat ini. Muhaimin menawarkan cara baru bagi politisi, untuk menjelaskan kepada pemilih, apa yang dia pikirkan tentang masa depan Indonesia.
“Pemimpin harus mempunyai ide. Pemimpin harus mempunyai gagasan. Dan pemimpin harus bisa menjawab persoalan publik, persoalan bangsa. Ini saya kira sudah cukup layak, cuma memang soal bagaimana untuk menang, itu pekerjaan rumah lainnya,” kata Arif sambil tertawa.
Muhaimin Iskandar, lanjut Arif, dengan buku ini membangun tradisi adanya festival gagasan dalam konteks Pemilu ke depan.
“Ini menjadi nilai plus dari Cak Imin, ketika buku ini kemudian menjadi tradisi dalam kontestasi di pemilu dampaknya masih kita rasakan,” tambahnya.
Satu hal yang berat, untuk bisa melaksanakan semua gagasan dalam buku itu, kata Arif, Muhaimin harus memiliki kekuasaan, yang bermakna duduk di pemerintahan.
Sayangnya, di sisi yang lain, Arif juga mengkritik cara berkampanye Muhaimin yang tidak konsisten.
“Saya lihat di baliho itu tidak konsisten. Dulu (dipanggil-red) Cak Imin, terus Panglima Santri, sekarang Gus Muhaimin. Saya sendiri yang orang politik, setiap hari baca berita politik, harus translate lagi di otak saya, menyebut Gus Muhaimin. Mungkin, elektabilitas Cak Imin belum naik, itu salah satunya karena inkonsistensi branding itu,” kata Arif.
Dalam banyak survei, elektabilitas Muhaimin Iskandar memang masih berada di angka 0,4-0,6 persen, jauh di bawah nama-nama lain yang bahkan bisa menyentuh dua digit. [ns/ab]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
