Kepulauan Solomon telah memberitahu negara-negara tetangganya bahwa negara itu tidak akan menandatangani deklarasi antara AS dan negara-negara Kepulauan Pasifik pada pertemuan puncak di Gedung Putih pekan ini.
Kepulauan Solomon mengirimkan nota diplomatik kepada Forum Kepulauan Pasifik yang mengumumkan bahwa negara itu tidak akan menandatangani deklarasi selama pertemuan puncak dua hari yang dimulai Rabu (28/9).
Deklarasi itu dirancang setelah negosiasi berpekan-pekan antara negara-negara kepulauan Pasifik dan para pejabat pemerintahan presiden Joe Biden. Deklarasi itu akan mencakup isu-isu penting antara lain pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, menjaga keamanan di kawasan Pasifik dan perdagangan.
Tetapi nota dari Honaira mengatakan bahwa pemerintah kepulauan Solomon perlu lebih banyak waktu untuk mempelajari deklarasi itu dan bahwa deklarasi itu harus dipertimbangkan oleh parlemen.
Penolakan Kepulauan Solomon untuk menandatangani deklarasi itu muncul hanya lima bulan setelah negara itu menandatangani perjanjian keamanan dengan China. Perjanjian itu menimbulkan kekhawatiran di AS dan Australia bahwa Beijing akan membangun kehadiran militer di Kepulauan Solomon, yang letaknya kurang dari 2.000 kilometer dari Australia.
Naskah rancangan perjanjian itu yang muncul di media sosial mencakup ketentuan yang akan memungkinkan Beijing mengirim polisi dan tentara bersenjata ke Kepulauan Solomon, serta menempatkan kapal-kapal angkatan lautnya di lepas pantai Solomon.
PM Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menegaskan ia tidak akan mengizinkan pembentukan pangkalan militer Tiongkok, dengan mengatakan kesepakatan itu justru akan membantu memberikan keamanan di dalam negeri.
Satu delegasi AS yang dikirim ke Honaira gagal meyakinkan Sogavare untuk tidak menandatangani pakta keamanan itu.
Wakil Presiden AS Kamala Harris mengatakan di Forum Kepulauan Pasifik pada Juli lalu bahwa AS berencana mengangkat utusan untuk forum itu dan membuka kedutaan besar baru di Tonga dan Kiribati, sebagai bagian dari janji bahwa AS akan meningkatkan dukungan diplomatik dan finansialnya untuk kawasan Pasifik.
Ia juga mengumumkan bahwa pemerintah telah meminta $60 juta per tahun dari Kongres AS yang akan meningkatkan tiga kali lipat dana yang sekarang bagi bantuan perikanan, konservasi laut, dan proyek ketahanan iklim untuk kawasan tersebut. [uh/ab]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
