Ukraina, Rabu (28/9) mendesak para pendukungnya agar menjelaskan kepada Rusia bahwa “upaya-upaya pencaplokannya, pemerasan dan ultimatum” hanya akan menambah lagi dukungan untuk pihak Ukraina dalam konflik yang dimulai dengan invasi oleh pasukan Rusia pada Februari lalu.
“Ukraina meminta Uni Eropa, NATO dan Kelompok Tujuh agar dengan segera dan secara signifikan meningkatkan tekanan terhadap Rusia, termasuk dengan menjatuhkan sanksi-sanksi keras yang baru, dan secara signifikan meningkatkan bantuan militer mereka untuk Ukraina, termasuk dengan memberi kami tank-tank, pesawat tempur, kendaraan lapis baja, artileri jarak jauh, peralatan antiserangan udara dan pertahanan rudal,” kata kementerian luar negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan.
Seruan itu muncul sementara para pemimpin yang ditempatkan Rusia di Luhansk dan Kherson hari Rabu (28/9) meminta presiden Rusia Vladimir Putin agar menganeksasi wilayah-wilayah itu berdasarkan apa yang mereka katakan sebagai dukungan warga.
Para pejabat yang ditempatkan Rusia mengatakan 93 persen suara yang diberikan dalam pemungutan suara selama lima hari di Zaporizhzhia mendukung aneksasi, 87 persen mendukung di Kherson, 98 persen di Luhansk dan 99 persen di Donetsk. Keseluruhan wilayah itu merupakan sekitar 15 persen dari wilayah Ukraina.
Ukraina, AS dan negara-negara Barat lainnya telah mengecam referendum itu yang disebut ilegal. Kemungkinan besar ini tidak mendapat pengakuan internasional.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Selasa (27/9) mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Rusia harus diisolasi secara internasional atas referendum palsunya di Ukraina.
“Hanya ada satu-satunya jalan untuk menghentikan semua ini,” katanya melalui video. “Pertama, isolasi penuh Rusia sebagai tanggapan atas semua yang dilakukannya,” lanjutnya.
Lebih banyak lagi sanksi harus dijatuhkan terhadap Moskow, ujarnya. Selain itu hak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB harus dicabut dan Rusia harus diskors dari semua lembaga internasional.
Zelenskyy memperingatkan mengenai kemungkinan aneksasi.
“Aneksasi wilayah-wilayah yang direbut … adalah pelanggaran Piagam PBB yang paling brutal,” kata presiden Ukraina itu. “Ini adalah upaya untuk mencuri wilayah negara lain. Ini adalah upaya untuk menghapus norma-normal hukum internasional.”
Jika Moskow mencaplok wilayah-wilayah ini, kata Zelenskyy, ini “akan berarti bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan dengan presiden Rusia.”
Kepala politik PBB Rosemary DiCarlo mengatakan kepada para anggota dewan bahwa referendum itu bukan “ekspresi asli kehendak rakyat.”
“Tindakan sepihak yang bertujuan untuk memberi legitimasi atas upaya pengambilalihan secara paksa wilayah negara lain oleh satu negara, sambil mengklaim mewakili kehendak rakyat, tidak dapat dianggap sah berdasarkan hukum internasional,” katanya.
“Sekarang Kyiv ditolak bukan hanya oleh rakyat Krimea dan Donbas, tetapi juga Kherson dan Zaporizhzhia,” kata Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia kepada para anggota Dewan. “Proses ini akan berlanjut jika Kyiv tidak mengakui kesalahannya dan kekeliruan strateginya, dan tidak mulai dipandu oleh kepentingan rakyatnya sendiri, dan tidak secara membabi buta melakukan kehendak orang-orang yang mempermainkan mereka.”
Ada kekhawatiran di Ukraina dan Barat bahwa jika wilayah-wilayah itu dicaplok, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengklaim upaya pasukan militer Ukraina merebut kembali wilayah itu sebagai serangan terhadap Rusia sendiri. [uh/ab]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
