Para penyelidik mengatakan kedua badan itu adalah bagian dari struktur yang sangat terkoordinasi. Mereka mengatakan struktur itu dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan Maduro dengan menerapkan kebijakan yang membuat masyarakat sipil merasa takut dan terintimidasi.
Dikatakan, banyak dari taktik brutal yang dilakukan oleh dinas intelijen militer, yang dijuluki DGCIM (Direktorat Jenderal Kontra-intelijen Militer) dan badan intelijen sipil, SEBIN (Dinas Intelijen Nasional Bolivaria), yang bisa mencapai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Laporan itu mendokumentasikan kekerasan HAM keji yang dilakukan oleh kedua badan itu, termasuk dugaan penganiayaan dan perlakuan buruk lain, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, penahanan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa.
Ketua misi pencari fakta, Marta Valinas, mengatakan misi itu telah mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan ini tidak dilakukan oleh individu yang tidak berkaitan dengan badan-badan ini. Ia berbicara melalui penerjemah.
“Justru sebaliknya. DGCIM dan Sebin adalah bagian dari sebuah mesin, yang dipasang dan dikerahkan untuk mengeksekusi rencana pemerintah, yakni menekan mereka yang diyakini sebagai lawan dan untuk mengonsolidasi kontrol kekuasaannya. Rencananya disusun dari tingkat politik tertinggi.”
Valinas mengatakan pelanggaran HAM oleh kedua badan itu berlanjut hingga kini.
Misi itu juga fokus pada situasi di wilayah pertambangan, terutama negara bagian Bolivar di Venezuela selatan. Pada 1961, pemerintah mendirikan Arco Minero del Orinoco, Zona Pembangunan Strategis Nasional untuk memperluas kendalinya atas industri emas.
Valinas mengatakan militerisasi wilayah itu semakin progresif sejak itu. Ia mengatakan grup-grup kriminal bersenjata secara terbuka mengontrol wilayah-wilayah pertambangan dengan bekerjasama dengan militer dan serikat pekerja. Ia berbicara melalui penerjemah.
“Masyarakat di wilayah itu terjebak dalam baku tembak dalam kekerasan yang memperebutkan kontrol emas di kawasan pertambangan. Aktor-aktor negara dan non-negara telah melakukan kejahatan dan pelanggaran HAM termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, pemerasan, hukuman fisik, serta kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Pihak berwenang belum mengambil upaya yang tepat untuk mencegah dan menyelidiki pelanggaran semacam itu,” imbuhnya.
Duta Besar Venezuela untuk PBB di Jenewa, Hector Constant Rosales, menuduh para penyelidik membuat dongeng atas realitas di negaranya. Ia mengatakan mereka telah merekayasa semuanya. Rosales menolak laporan itu, menyebutnya dipolitisir. Ia mengatakan laporan itu menggunakan sumber-sumber yang tak dapat diandalkan, dan siapapun yang paham dengan apa yang sebenarnya terjadi di Venezuela akan tahu kalau itu adalah berita bohong. [vm/jm]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
