Berbicara kepada wartawan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu (24/9), setelah berpidato di pertemuan tahunan Majelis Umum, Sergey Lavrov mengatakan hasil pemungutan suara yang dimulai Jumat lalu itu adalah bagian dari doktrin keamanan nuklir Rusia.
“Seluruh wilayah Federasi Rusia yang tercantum dan bisa dicantumkan, lebih jauh lagi dalam konstitusi Federasi Rusia tidak diragukan lagi dilindungi sepenuhnya oleh negara. Sangat wajar. Dan semua hukum, doktrin, konsep, serta strategi Federasi Rusia berlaku terhadap semua wilayah itu,” tandasnya.
Di PBB, mitra strategis Rusia mendesak diakhirinya konflik Rusia-Ukraina, yang telah memperburuk krisis pangan, bahan bakar, dan keuangan global.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan Beijing tidak ingin melihat krisis itu “meluas” dan menyerukan perundingan.
“China mendukung semua upaya yang kondusif untuk penyelesaian damai krisis Ukraina. Tugas yang paling mendesak adalah mengupayakan perdamaian dan memfasilitasi perundingan. Solusi mendasarnya adalah mengakomodasi keprihatian keamanan yang wajar dari semua pihak dan membangun struktur keamanan yang seimbang, efektif dan berkelanjutan,” kata Wang.
Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar mengatakan negaranya menghormati Piagam PBB dan memandang dialog dan diplomasi sebagai “satu-satunya jalan keluar.”
“Kami berpihak pada seruan dialog dan diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar. Kami mendukung mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan saat mereka menyaksikan peningkatan harga pangan, bahan bakar dan pupuk. Oleh karenanya merupakan kepentingan kita bersama untuk bekerja secara konstruktif, baik di dalam maupun di luar PBB, guna menemukan resolusi awal untuk konflik ini,” harapnya.
Sementara itu, sebuah kelompok hak asasi manusia Rusia yang independen mengatakan lebih dari 1.000 orang telah ditangkap di seluruh negeri pada demonstrasi hari Sabtu karena memprotes perintah Presiden Vladimir Putin yang memanggil 300.000 tentara cadangan untuk berperang di Ukraina. Ini adalah panggilan militer pertama Rusia sejak Perang Dunia II.
Kelompok pemantau demonstrasi yang independen, OVD-Info mengatakan pihaknya mengetahui penangkapan di 32 kota, dari St. Petersburg hingga Siberia. Demonstrasi tanpa izin adalah ilegal menurut hukum Rusia, yang juga melarang aktivitas apa pun yang dianggap mencemarkan nama baik militer. [my/jm]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
