Debat umum para pemimpin pemerintahan dunia di markas besar PBB di New York yang dimulai hari Selasa ini akan berlangsung hingga Senin 26 September mendatang.
Sekjen PBB Antonio Guterres membuka secara resmi debat umum Selasa, disusul pidato para kepala pemerintahan dunia. Ia mengingatkan para pemimpin akan bahaya yang dihadapi dunia akibat ketegangan geopolitik.
“Kemajuan dalam masalah-masalah dunia ini dan lebih banyak lagi disandera oleh ketegangan geopolitik. Dunia kita dalam bahaya dan lumpuh. Kesenjangan geopolitik merusak kerja Dewan Keamanan, merusak hukum internasional, merusak kepercayaan dan kepercayaan rakyat pada lembaga-lembaga demokrasi, merusak semua bentuk kerja sama internasional; kita tidak bisa terus seperti ini,” ujar Guterres.
Debat umum di sidang majelis ini merupakan kesempatan bagi para pemimpin pemerintahan untuk menyampaikan kemajuan negaranya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan PBB, dan sekaligus keprihatinan mereka atas situasi dunia.
Brazil, Senegal, Korea Selatan dan Prancis, termasuk di antara negara yang berpidato setelah Guteress.
Melalui penterjemah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menegaskan kewajiban negara-negara untuk membela kebebasan.
“Ketika kebebasan warga negara atau bangsa mana pun dalam komunitas global terancam, komunitas bangsa-bangsalah yang harus bersatu dalam solidaritas untuk membela kebebasan itu,” katanya.
Filipina, Jepang, Jerman dan Italia menyampaikan pandangan-pandangannya pada sesi debat berikutnya di siang hari.
Pandemi bukan satu-satunya masalah yang di hadapi ke 193 negara anggota PBB tahun ini. Isu ketahanan pangan, krisis kemanusiaan, situasi ekonomi pasca Covid19, dampak perang Rusia di Ukraina dan perubahan iklim adalah isu-isu yang diperkirakan akan menjadi pembahasan utama.
Sehari sebelumnya para kepala negara dunia di New York sepakat melakukan transformasi sistem pendidikan global (TES) untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif termasuk sistem koneksitas dalam pembelajaran online dan komitmen pendanaan negara-negara anggota untuk pendidikan yang mengalami kemunduran signifikan selama pandemi.
Meskipun Presiden Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang Majelis Umum ke-77 PBB ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin delegasi Indonesia bersama beberapa menteri, antara lain Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim. Delegasi Indonesia dijadwalkan menyampaikan pandangannya pada hari Senin (26/9) mendatang. [my/em]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
