Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas kedelai di dalam negeri yang produksinya terus menurun dalam beberapa tahun ini.
Harga kedelai di level petani yang cenderung tidak kompetitif memaksa para petani beralih bercocok tanam pangan lain, salah satunya jagung.
Guna mengatasi masalah ini, pemerintah, ujar Mentan, akan memberikan berbagai insentif agar petani tertarik untuk menanam kedelai. Salah satunya adalah melakukan impor bibit kedelai hasil rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO). Ia berharap, dengan menyediakan dan memperbaiki varietas, produksi kedelai bisa meningkat dari semula hanya 1,5 ton-2 ton per hektare, menjadi di atas 3-4 ton per hektare.
“Kenapa kedelai selama ini kita tinggalkan dan melakukan importasi yang sangat besar di atas 90 persen? Padahal kita makan tempe dan tahu? Itu karena selama ini petani lebih tertarik menanam jagung. Karena harga jagung sama dengan harga kedelai, Rp50.000, kurang lebih, sementara jagung dia (produksi) per hektarenya 6-7 ton, sementara kedelai cuma 1,5 ton. Oleh karena itu, kedelai di luar lebih murah,” ungkap Syahrul dalam telekonferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/9).
Dalam beberapa waktu ke depan, kata Syahrul, Kemenko Perekonomian akan menetapkan harga kedelai yang pantas, sehingga diharapkan petani mau kembali menanam kedelai.
“Bapak Presiden mengatakan, oke, impor memang harus dilakukan tetapi sepanjang dapat ditanam maksimal, maka tanam sebanyak-banyaknya dan beli yang ditanam rakyat, tentukan harganya agar rakyat bisa kembali tertarik menanam kedelai,” tambahnya.
Segera setelah ditetapkan harga jual kedelai, pemerintah akan menugaskan BUMN untuk membeli hasil produksi petani, sehingga petani tidak usah khawatir produksinya tidak akan terserap pasar. Pemerintah, kata Syahrul, akan menghitung dengan seksama, harga kedelai di level petani dengan memperhitungkan komponen yang cukup penting, seperti biaya produksi. Dengan begitu, diharapkan harga kedelai nantinya akan kompetitif.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan memperluas lahan tanam kedelai hingga 300 ribu hektare, dari semula 150 ribu hektare pada tahun ini dengan anggaran Rp400 miliar. Pemerintah, kata Hartarto, juga menargetkan luas lahan tersebut meningkat menjadi 600 ribu hektare pada tahun depan.
“Dengan demikian, produksi angka target produksi 1 juta hektare dikejar dua atau tiga tahun ke depan. Tugas BUMN adalah melakukan tanaman tumpang sari di perkebunan jagung. Jadi ditumpangsarikan di jagung,” ungkap Airlangga.
Dalam kesempatan ini, Airlangga menjelaskan faktor utama yang menyebabkan penurunan produktivitas kedelai adalah harganya yang tidak menarik, di mana hasil panen kedelai petani cenderung lebih mahal harganya ketimbang harga impor kedelai.
“Petani tidak bisa tanam soya bean kalau harga di bawah Rp10 ribu sedangkan harga impor dari Amerika jatuhnya Rp7.700, bahkan sebelumnya bisa ke 6.000 (rupiah). Jadi, misalnya di 2018 kita produksi di 700 ribu hektare, sekarang di 150 ribu hektare, petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, mereka lari ke jagung semua. Kita ingin ada mix tidak hanya jagung tapi kedelai juga naik,” jelasnya.
Bangun Ekosistem Kedelai
Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia (INAgri) Achmad Yakub menyambut baik kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kedelai di dalam negeri. Meski begitu, katanya kebijakan yang diambil pemerintah tersebut hanya bersifat jangka pendek.
Menurutnya, diperlukan ekosistem yang mumpuni agar produktivitas kedelai di tanah air bisa stabil, termasuk menambah luas lahan yang akan ditanami kedelai.
Selain penyediaan bibit varietas unggul, petani juga harus dibekali pengetahuan teknologi dan cara bercocok tanam yang baik untuk meminimalisir terjadinya gagal panen.
“Jadi kalau mau mendorong, memang harus ada ekosistem bisnis yang kuat untuk kedelai. Kita lemahnya di situ. Ekosistem yang terbentuk cuma beras, karena itu makanan pokok kita. Misalnya jagung, itu kan kalang kabut, kadang-kadang impor juga. Jadi ekosistemnya harusnya sudah end to end, supplay chain management-nya harus sudah jalan,” ungkap Achmad kepada VOA.
Industri pasca panen, kata Achmad, juga harus dipikirkan oleh pemerintah, mengingat BUMN tidak bisa selamanya menjadi off tacker dalam industri kedelai dengan terus membeli produk kedelai hasil panen petani.
“Selain benih, juga harus ada pupuknya, ada alsintan-nya, industri pasca panen untuk mengolah hasil-hasil kedelai ini menjadi produk jadi berupa pakan ternak maupun pangan manusia supaya nanti di hilir, petani, harganya relatif stabil tinggi, karena ada serapan. Sampai kapan BUMN mau jadi offtaker?” pungkasnya. [gi/ka]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
