Pelabuhan Internasional di Bangkalan Masih Mimpi, Anggota DPR RI Bingung Ditagih 4 Bupati di Madura

Pelabuhan Internasional di Bangkalan Masih Mimpi, Anggota DPR RI Bingung Ditagih 4 Bupati di Madura

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Janji pemerintah pusat merealisasikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, ternyata masih mimpi panjang. Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jatim XI Madura, H Syafiuddin pun sampai menagih janji realisasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2019.

Wajar hal itu ditagih karena pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan itu adalah wujud implementasi dari program Percepatan Pembangunan Ekonomi di Pulau Madura yang tertuang dalam perpres itu.

H Syafiuddin menegaskan, Perpres 80/2019 jangan sebatas dijadikan jimat. Karena progress tentang rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan yang digadang sebagai konektivitas tol laut hingga didapuk sebagai pelabuhan internasional, saat ini selalu ditunggu masyarakat Madura terlebih warga Bangkalan.

“Dari kemarin sampai tadi saya dikejar empat Bupati di Madura untuk mempertanyakan progress Tanjung Bulu Pandan. Jadi saya bingung menjawabnya karena belum paham perkembangan detailnya,” tergas pria biasa disapa Ji Syafi itu kepada SURYA, Selasa (5/7/2022).

Pernyataan tersebut juga dilontarkan Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirut PT Pelindo, dan Dirut PT Pelni, Senin (4/7/2022).

“Saya yakin Pak Dirjen adalah orang yang baik. Mungkin kalau nomor ponselnya berubah, saya di (kabari) WA. Saya berharap Perpres 80 tidak hanya jadi jimat karena sangat ditunggu masyarakat Madura,” ujar Ji Syafi.

Seperti diketahui, rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan telah menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Presiden Joko Widodo dalam upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi.

Bersama Surabaya dan Malang, Bangkalan diplot dalam bagian WPS 13. WPS merupakan program infrastruktur jangka pendek berupa pembangunan jalan tol untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan pemerintah pusat dalam WPS.

Bahkan dalam Master Plan Surabaya Greater, Kabupaten Bangkalan diproyeksikan sebagai calon gerbang Ekspor-Impor Jawa Timur. Dengan keberadaan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulu Pandan, Bangkalan juga disiapkan sebagai salah satu kawasan penyangga perekonomian nasional.

Dalam perkembangannya, Pelabuhan Tanjung Bulupandan direncanakan sebagai Kota Pelabuhan, poros dan simpul pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan ini nantinya menjadi akses arus ekspor-impor barang dan jasa berskala nasional dan internasional.

Pemkab Bangkalan pun terus berupaya menjemput bola dengan harapan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan segera terealisasi. Rombongan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron pernah datang ke Jakarta dan ditemui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada 19 April 2021.

Ji Syafi menjelaskan, leading sector pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan adalah Direktorat Perhubungan Laut. Sedangkan urusan terkait pekerjaan berada di bawah naungan PT Pelindo selaku BUMN.

“Ibu Dirut Pelindo dan Pak Dirjen lagi-lagi saya tanyakan mumpung semuanya hadir, rencana Bapak Presiden yang tertera di Perpres 80 kebetulan ada di Kabupaten Bangkalan. Saya ingin pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan segera terwujud, kasihan masyarakat menunggu,” pungkasnya dalam RDP. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *