Badan eksekutif Uni Eropa menyerukan pemotongan anggaran sebesar 7,5 miliar euro (sekitar Rp112 triliun) bagi Hungaria, karena masalah korupsi dan kemunduran demokrasi di negara itu.
Rekomendasi yang diajukan hari Minggu (18/9) itu pertama kali disampaikan Uni Eropa di bawah serangkaian kebijakan baru yang ditujukan untuk melindungi supremasi hukum di blok beranggotakan 27 negara itu.
Hungaria diberi waktu hingga 19 November 2022 untuk mengatasi masalah tersebut, kata Komisioner Anggaran Uni Eropa Johannes Hahn.
“Rekomendasi itu terkait dengan pelanggaran aturan hukum yang membahayakan penggunaan dan pengelolaan anggaran Uni Eropa,” kata Hahn di Brussels. “Kami tidak bisa menyimpulkan bahwa anggaran Uni Eropa cukup terlindungi.”
Ia mengatakan pemotongan anggaran itu akan diambil dari “dana kohesi” yang diberikan kepada Hungaria, yang merupakan salah satu bagian terbesar dari anggaran blok tersebut. Anggaran itu membantu negara-negara penerimanya meningkatkan perekonomian dan infrastruktur mereka sehingga memenuhi standar Uni Eropa.
Setiap tindakan untuk menangguhkan anggaran Hungaria harus disetujui oleh 27 negara anggota Uni Eropa. Di bawah aturan UE, keputusan itu dapat dicapai apabila memenuhi apa yang disebut sebagai “mayoritas yang memenuhi syarat,” yaitu 55 persen suara negara anggota yang mewakili setidaknya 65 persen total populasi UE.
Tak lama setelah pengumuman UE, Tibor Navracsics, menteri Hungaria yang menangani negosiasi Uni Eropa, mengatakan bahwa pemerintahnya memiliki
“peluang yang bagus” untuk dapat menandatangani kesepakatan penggunaan anggaran Eropa pada akhir tahun ini. Pekan lalu, pejabat Hungaria bereaksi dengan marah ketika Parlemen Eropa menyetujui resolusi yang menyatakan bahwa negara itu bukan sebuah “negara demokrasi utuh.” Fidesz, partai penguasa yang dikendalikan oleh Perdana Menteri Viktor Orban, mengatakan bahwa “Parlemen Eropa kembali menyerang Hungaria.”
Namun demikian, kepala staf Orban, Gergely Gulyas, mengatakan bahwa Budapest akan membentuk departemen antikorupsi dan sebuah kelompok kerja dengan organisasi-organisasi nonpemerintah untuk mengawasi belanja anggaran Uni Eropa.
Orban, yang terpilih kembali dalam pemilu April lalu untuk menjabat periode keempatnya, telah seringkali bentrok dengan Uni Eropa mengenai masalah independensi peradilan, hak-hak LGBT, serta kebebasan media, akademik dan agama. (rd/jm)
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
